Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi memprediksi pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal terus mendapat gangguan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga masa jabatannya berakhir. Ini merupakan buntut dari kisruh pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
"Kisruh anggaran yang terjadi pada tahun ini berpeluang besar akan terjadi hingga masa jabatan Ahok habis pada 2017," kata Uchok saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 Maret 2015.
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memanggil Ahok dan pimpinan DPRD secara terpisah untuk menyelesaikan silang pendapat RAPBD 2015, Senin sore, 23 Maret 2015. Namun pertemuan itu juga berujung buntu. Pimpinan DPRD bersikukuh menolak APBD 2015, sedangkan Ahok menolak masuknya pokok pikiran atau usulan proyek dari DPRD ke dalam APBD 2015. Akibat ketidaksepakatan itu, pemerintah DKI menggunakan anggaran berdasarkan pagu 2014 yang berlandaskan peraturan gubernur. APBD berlandaskan peraturan daerah hanya dapat diterbitkan apabila ada kesepakatan antara pemerintah DKI dengan DPRD.
Uchok berpendapat JK--sapaan Jusuf Kalla--sudah berupaya memediasi kedua belah pihak, meski juga berujung buntu.
Apabila Ahok menyesuaikan kegiatan-kegiatannya pada 2015 berdasarkan anggaran 2014 tersebut, Uchok menyarankan agar Ahok memprioritaskan program-program unggulan DKI. Uchok mencontohkan penanganan banjir dan Kartu Jakarta Pintar. Apalagi kedua program itu jumlah anggarannya berbeda dengan tahun ini. Untuk itu, Ahok bisa mengatasinya melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015.
"Masalahnya, Ahok telah mengeluarkan pergub, tapi di sisi lain hak angket juga terus bergulir," kata Uchok. "Ketika pergub sudah terbit maka tak akan bisa ditarik lagi."
Uchok juga menyatakan kekecewaan lantaran gagalnya upaya JK memediasi kisruh Ahok dengan DPRD. Menurut dia, JK seharusnya terus mendampingi anggota Dewan dan Ahok hingga terbitnya peraturan daerah yang menjadi landasan penggunaan APBD 2015. Dengan demikian, anggaran ini bisa mengakomodir program-program unggulan DKI pada 2015.
"Kisruh anggaran ini seperti anak kecil yang rebutan permen dan hanya berdamai jika ditengahi oleh orang tua," dia berujar.
