Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas memastikan Fraksi PKB tak akan melanjutkan dukungan terhadap pelaporan angket dalam sidang paripurna pada Senin, 6 April 2015. Paripurna hak angket rencananya akan diselenggarakan pukul 15.00 WIB hari ini
"Kami akan keluar semua. Kami menolak jika ujungnya akan ada hak mengajukan pendapat," kata Hasbiallah saat dihubungi Tempo, Minggu, 5 April 2015.
Menurut dia, Fraksi PKB tetap akan hadir dalam paripurna untuk mendengarkan laporan dari Panitia Angket soal adanya dugaan cacat hukum di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, juga dugaan pelanggaran hukum oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Secara fraksi kami enggak mau tahu seperti apa hasil dan dugaan pelanggaran, tapi kami tidak sepakati adanya hak mengajukan pendapat," Hasbi menegaskan.
Melihat kondisi menjelang paripurna, Hasbi mengatakan telah menghubungi beberapa pimpinan fraksi, seperti PDIP dan Hanura. Menurut dia, respon dari kedua pimpinan fraksi mengenai perlunya mengkaji ulang penting tidaknya lanjut ke hak mengajukan pendapat baik. "Tapi kan kami tidak tahu bagaimana sikap politik mereka meski semuanya merespon baik tawaran saya ini," kata Hasbi. Dia menilai ajakan untuk tak lanjut ke HMP mendapat respon positif.
Hasbi mengatakan semua sepakat untuk mulai fokus dengan kinerja sebagai anggota Dewan karena sudah ditunggu rakyat. "Saya tekankan bahwa sudah saatnya kami bekerja untuk kepentingan masyarakat. Intinya berjuang demi warga Jakarta dan sudahi segera hiruk-pikuk yang sudah cukup lama ini," kata Hasbi.
Hasbi mengaku melakukan pendekatan kepada hampir semua partai, termasuk yang masih ngotot untuk melanjutkan ke hak mengajukan pendapat.
Hasbi berharap PDIP bisa mendukung untuk tak melanjutkan ke hak mengajukan pendapat. "PDIP enggak sepakat saja sudah cukup, Dewannya kan banyak," ucap Hasbi.
Hanya saja, menurut dia, jika PDIP bisa menyadari apa yang masyarakat saat ini butuhkan, misal percepatan pembangunan, tentu PDIP bisa sepakat untuk tak memilih HMP di paripurna nanti. "Persoalan ribut-ribut ini kan sebenarnya persoalan pribadi, bukan institusi Gubernur dan DPRD," kata Hasbi.
