Operator mengatur pusat kontrol perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan di ruang penyimpanan UPS SMA 78, Jakarta, 28 Februari 2015. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar Hasibuan, tampak kelelahan seusai menjalani sembilan jam pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Fahmi mengaku dicecar pertanyaan soal proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.
"Saya tidak perhatikan ada berapa pertanyaan," kata politikus Fraksi Partai Hanura itu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 29 April 2015.
Fahmi diperiksa sebagai saksi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Ia enggan berkomentar terkait dengan pemeriksaannya dan menghindari pertanyaan wartawan.
Pada Senin, 27 April 2015, polisi juga sempat menggeledah ruang kerjanya di Komisi E DPRD DKI Jakarta. Selain Fahmi, ruang kerja Wakil DPRD Abraham Lunggana alias Lulung turut digeledah.
Polisi telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS sebesar Rp 300 miliar. Kedua tersangka itu adalah Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, dan Zaenal Soleman di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 50 miliar. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Kasus pengadaan UPS terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan kasus tersebut ke aparat hukum. Ia menduga ada praktek penggelembungan dalam pengadaan alat ini senilai Rp 5,8 miliar per unit. Menurut informasi, harga satuan UPS kapasitas 40 kilovolt ampere (kVA) sekitar Rp 100 juta.
