TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak ada solusi lain untuk menghapus prostitusi di DKI Jakarta. Wacana mendirikan lokalisasi prostitusi pun, menurut Ahok, sudah tentu bakal mental.
Penolakan itu disebabkan pertentangan dari banyak pihak. "Lokalisasi juga sebetulnya enggak mungkin bisa dilakukan karena secara undang-undang, KUHP kan melarang," kata Ahok, saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 April 2015.
Pasal 296 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15 ribu." Inilah yang menurut Ahok membuat lokalisasi tak akan bisa dilakukan.
Becermin pada KUHP, Pemerintah Provinsi DKI, menurut Ahok, tak mungkin membuat lokalisasi prostitusi. "Saya cuma melempar wacana ini supaya orang sadar di Jakarta ada enggak sih lokalisasi. Ada Mangga Besar semua tahu, di Ancol daerah Kota. Seperti kotoran manusia saja ada buang air besar ya ada kotoran," ujar Ahok.
Ide membuka lokalisasi ini mencuat lagi di Jakarta setelah Ahok melontarkan gagasan itu. Ia meyakini selama manusia masih ada, prostitusi tak bisa dihilangkan. "Kami hanya bisa meminimalisasi. Orang ini dari zaman nabi kok bisa kerjanya begitu. Ada manusia pasti ada seperti itu," ujar Ahok.
Upaya yang bisa dijadikan solusi untuk meminimalisasi, katanya, salah satunya dengan mendata dan memeriksa identitas penghuni kosan dan rumah susun sewa. "Kos-kosan kami sikat. Kami sudah perintahkan lurah, camat, untuk turun di kota memeriksa semua kos," ujar Ahok.
Pemerintah DKI juga mewajibkan para penghuni rusunami atau rusunawa harus memiliki kartu tanda penduduk agar mudah dikontrol."Tapi kalau di hotel atau di mana kejadian saya enggak ada bukti. Di kantor juga bisa kejadian orang selingkuh. Ya susah saya kalau mau paksa gitu," kata Ahok.
AISHA SHAIDRA
Berita terkait
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
2 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
3 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
6 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
8 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
21 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
37 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
37 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
52 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca SelengkapnyaRamai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?
55 hari lalu
Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?
Baca SelengkapnyaJika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada
56 hari lalu
Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?
Baca Selengkapnya