TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mau setengah hati dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawainya. Maka, mereka diberi fasilitas tunjangan dengan nilai fantastis. Bayangkan saja, anggaran untuk belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 18,5 triliun atau sekitar 29 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI yang bernilai Rp 63 triliun.

Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga tak main-main dengan kinerja pegawainya. Gaji tinggi yang diberikan harus linear dengan prestasi kerja. Tak boleh ada celah pelanggaran. Bila nekat melanggar, seabrek sanksi siap menghadang. Salah satunya tunjangan tak dicairkan.

Pelanggaran seperti mangkir upacara selama tiga kali dalam setahun saja bisa digolongkan pelanggaran disiplin ringan. Apesnya, tunjangan sebulan bisa tak dibayar. Berikut ini sanksi untuk pegawai nakal di DKI seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014.

Pasal 9 ayat 1 (khususnya huruf D dan E): TKD statis dan TKD dinamis tidak diberikan kepada
- PNS dan calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan aparat penegak hukum,
- PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.

Pasal 10 ayat 1: PNS DKI yang dijatuhi hukuman disiplin tak diberi TKD statis dan TKD dinamis dengan aturan:
a. pelanggaran disiplin ringan -- tunjangan tak cair selama 1-3 bulan;
b. pelanggaran disiplin sedang -- penundaan kenaikan gaji dan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat, dan tunjangan tak cair 4-6 bulan;
c. pelanggaran disiplin berat -- mutasi, penundaan naik pangkat selama tiga tahun, bebas tugas, dan tunjangan tak cair 10-12 bulan.

Pasal 11: pelarangan merokok di wilayah kerja pemerintah DKI
- PNS yang tertangkap basah atau dipotret sedang merokok, tunjangan tak dibayar satu bulan;
- mengulang kesalahan, tunjangan tak cair dua bulan;
- sudah dijatuhi sanksi dan mengulang lagi, pegawai dianggap melakukan pelanggaran disiplin sedang.

RAYMUNDUS RIKANG