Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) jurusan Ciputat - Kota menunggu penumpang di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (4/10). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO , Jakarta: Pegiat akun Twitter @NaikUmum, Andreas Lucky Lukwira, mengatakan kebijakan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang dilarang tidak boleh masuk ke Jakarta menyulitkan penumpang. Alasannya, APTB merupakan salah satu opsi moda transportasi jika jarak kedatangan bus atau headway Transjakarta jauh.
"Kami berharap APTB tetap ada untuk menambah pilihan angkutan," ujar Andreas, Rabu, 6 Mei 2015.
Kelak bus APTB hanya diizinkan mengangkut penumpang hingga daerah perbatasan. Musababnya, PT Transportasi Jakarta dan pengelola APTB gagal mencapai kesepakatan bergabung ke badan usaha milik DKI itu dengan pembayaran per kilometer. Operator APTB meminta pembayaran Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu.
Andreas menuturkan, pelayanan APTB sudah memadai jika dibandingkan dengan bus Transjakarta. Dari segi headway, ia berujar, APTB juga lebih unggul ketimbang Transjakarta. Hal ini bisa dibuktikan terutama pada rute yang melintas di koridor IX Pinang Ranti-Pluit. Kedatangan Bus APTB lebih sering dibandingkan bus Transjakarta.
Andreas mengatakan penumpang kesulitan mengandalkan bus Transjakarta di jam sibuk. Dari pengalamannya, dalam lima tahun terakhir penerapan rupiah per kilometer justru membuat pengemudi tak berorientasi kepada penumpang. "Seringkali saya melihat TJ istirahat atau isi BBG di jam sibuk, padahal shelter sedang padat," ujar Andreas.
Dwi Satria Utama, 26 tahun, juga melayangkan protes. Penumpang APTB rute Bekasi-Tanah Abang ini mengatakan larangan APTB masuk ke Jakarta merugikan penumpang lantaran waktu tempuh yang semakin lama dan ongkos yang semakin mahal karena membayar tiket sebanyak dua kali.
Sebagai gambaran, penumpang APTB dari Bekasi akan turun di daerah Cawang untuk beralih ke bus Transjakarta. Untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang, penumpang juga harus transit lagi di Halte Semanggi. "Waktu tempuh yang semakin lama itu sangat merugikan," kata dia.
Rio, sapaan Dwi, menyarankan Pemerintah DKI mempertimbangkan kembali larangan itu. Alasannya, APTB merupakan salah satu moda transportasi bagi para penglaju. "Transjakarta sampai saat ini juga belum bisa diandalkan," kata Rio.
