TEMPO.CO , Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang meminta klarifikasi Pemerintah DKI Jakarta terkait larangan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway melintas di jalur Transjakarta mulai pekan depan. "Sampai saat ini kami belum tahu pasti soal larangan itu. Untuk itu kami akan meminta penjelasan Dinas Perhubungan Jakarta," ujar Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Agus Wibowo, Kamis, 7 Mei 2015
Menurut Agus, soal larangan itu pihaknya baru mengetahui dari pemberitaan di media. DKI Jakarta seharusnya memberikan penjelasan secara resmi dan tertulis. Karena itu, Dinas Perhubungan Kota Tangerang akan jemput bola dengan meminta penjelasan rinci dari Jakarta.
Larangan APTB masuk ke jalur Transjakarta, menurut Agus, tentunya akan berdampak pada penurunan layanan bus terintegrasi Jabodetabek tersebut, karena penumpang APTB harus turun di perbatasan. Berarti harus turun naik, yang tadinya cuma sekali, jadi dua kali naik, sehingga ini bisa mengurangi kenyamanan. Ia mencontohkan APTB jurusan Poris Plawad-Taman Anggrek-Sudirman. Jika larangan itu diberlakukan, maka APTB hanya akan sampai Kalideras. “Untuk ke Taman Anggrek dan Sudirman harus baik bus lagi," kata Agus.
Menurut Agus, sistem APTB dan Transjakarta adalah satu kesatuan sistem yang saling berkesinambungan. Jika APTB dilarang melintas di jalur Transjakarta, sistem tersebut akan tidak efektif. “Kami berharap ada kebijakan yang sifatnya menata," ujarnya.
Jumlah armada APTB di Tangerang, menurut Agus, terus ditingkatkan. Saat ini ada 10 armada jurusan Poris Plawad-Taman Anggrek yang beroperasi. Juga 10 armada Poris Plawad-Pulau Gadung. Tahun ini, kembali dioperasikan rute Karawaci-Ancol dan Karawaci Kemayoran.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang APTB melintas di jalur Transjakarta mulai pekan depan. “Mereka hanya diizinkan beroperasi sampai perbatasan wilayah,” kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota. Musababnya, PT Transportasi Jakarta dan pengelola APTB gagal mencapai kesepakatan bergabung ke badan usaha milik DKI itu ihwal pembayaran per kilometer. Operator APTB meminta pembayaran Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu.
Keputusan ini tak hanya berdampak pada operator, tapi juga penumpang. Dinas Perhubungan DKI sedang mengkaji sistem pembayaran tarif Transjakarta setelah penumpang turun dari APTB.
JONIANSYAH
Berita terkait
Terpopuler Bisnis: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup sampai Senin, MTI Minta Pemerintah Awasi Angkutan Gelap
12 hari lalu
Bandara Sam Ratulangi di Manado masih ditutup imbas erupsi Gunung Ruang. Semua penerbangan dari dan ke Manado dibatalkan.
Baca SelengkapnyaArus Balik saat Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Pengguna Angkutan Umum Capai 1 Juta
16 hari lalu
Kemenhub menyatakan pergerakan penumpang angkutan umum pada arus balik dan hari pertama kerja usai libur Lebaran masih tinggi.
Baca SelengkapnyaHasil Riset MTI: Travel Gelap Berkembang Pesat saat Pandemi
18 hari lalu
Salah satu poin yang membuat masyarakat meminati travel gelap adalah layanan door to door.
Baca SelengkapnyaTravel Gelap Masih Beroperasi di Sekitar Cawang UKI, Disebut Aman dari Razia Polisi
18 hari lalu
Mobil berpelat hitam yang diduga dioperasikan sebagai angkutan umum ilegal atau travel gelap masih dengan mudah ditemui di kawasan Cawang UKI
Baca SelengkapnyaPengguna Angkutan Umum saat Arus Mudik pada H-3 Lebaran Capai 1.181.705 Orang
25 hari lalu
Kemenhub mencatat pengguna angkutan umum sudah mencapai 1.181.705 orang selama H-3 Lebaran, atau Minggu, 7 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSatu Juta Pemudik Gunakan Angkutan Umum Hingga H-5 Lebaran, Naik 26 Persen
27 hari lalu
Satu juta lebih pemudik menggunakan angkutan umum hingga Jumat, 5 April. Naik 26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaJerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem
40 hari lalu
Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.
Baca SelengkapnyaBerbuka Puasa di MRT dan Transjakarta, Begini Aturannya Selama Ramadan
50 hari lalu
MRT dan Transjakarta keluarkan aturan selama Ramadan bagi masyarakat yang berbuka puasa saat berada dalam moda transportasi ini.
Baca SelengkapnyaBos Transjakarta Sebut 9 dari 10 Orang Jakarta Bisa Akses Transjakarta dengan Jalan Kaki Maksimal 10 Menit
57 hari lalu
Bos PT Transjakarta mengklaim 9 dari 10 orang di Jakarta bisa mengakses layanan Transjakarta hanya dengan berjalan kaki 5 hingga 10 menit.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
59 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca Selengkapnya