TEMPO.CO, Bekasi - Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengatakan penyerapan anggaran pemerintahnya masih jauh dari target, padahal hampir memasuki semester pertama atau pertengahan tahun. "Seharusnya sudah 40 persen," kata Syaikhu, Selasa, 12 Mei 2014.
Tapi kenyataannya, ucap Syaiku, menjelang pertengahan tahun, penyerapan anggaran masih di angka 11 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 sebesar Rp 3,9 triliun. "Saya sudah menginstruksikan agar menggenjot penggunaan anggaran," ujarnya.
Menurut Syaikhu, satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan porsi APBD adalah Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 1,3 triliun. Berikutnya ialah Dinas Bina Marga dan Tata Air sebesar Rp 700 miliar. "Proyek yang bersinggungan dengan masyarakat harus segera diserap," tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yayan Yuliana mengatakan penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 17 persen. Rinciannya, untuk belanja langsung sebesar 11 persen dan belanja tak langsung 6 persen.
Menurut dia, penyerapan rendah tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan rekapitulasi penyerapan anggaran. Hasilnya, hampir semua SKPD diketahui masih minim penyerapan.
Dia mengatakan SKPD itu antara lain Dinas Bangunan dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Tata Air, serta Dinas Kesehatan. "Berdasarkan hasil rekapitulasi, uang tidak bergerak," ujar Yayan.
ADI WARSONO
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
11 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
26 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
57 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya