TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pelaksanaan kerja bakti sebagai bentuk sanksi kepada pegawai negeri sipil Biro Umum di Balai Kota dilaksanakan pagi ini. "Mereka kerja bakti pukul 10 pagi," kata Djarot kepada Tempo, Sabtu malam, 16 Mei 2015.
Sanksi yang diberikan memang tak tanggung-tanggung. Para PNS tersebut diminta melakukan kerja bakti membersihkan kantor mereka pada hari libur. Kerja bakti ini dilakukan setelah inspeksi mendadak Jumat siang lalu.
Saat itu Djarot mengadakan inspeksi mendadak ke kantor Biro Umum Pemerintah Provinsi DKI di Balai Kota. Awalnya, Djarot ingin memastikan apakah para pegawai banyak yang hadir atau malah absen saat harus masuk pada tanggal yang terjepit di antara hari libur kenaikan Isa Almasih, Kamis, 14 Mei, dan Sabtu, 16 Mei, Hari Raya Isra Miraj. Mantan anggota DPR itu sempat meminta bukti daftar kehadiran pegawai kepada Kepala Biro Umum Darmawan Agustino.
Rupanya, saat Djarot menyambangi kantor Biro Umum di Gedung G Balai Kota, ia mendapati kantor penuh dengan tumpukan kardus di bawah meja para PNS. Tumpukan tersebut, menurut Djarot, menimbulkan kesan kumuh. Belum lagi tumpukan kursi yang dibiarkan di tengah ruangan.
Agustino mengatakan kardus dan kursi banyak bertumpuk di ruangan karena gudang Biro Umum sudah penuh. Ia mengklaim kondisi tersebut sebenarnya wajar karena Biro Umum merupakan bagian yang paling banyak menerima dokumen.
Djarot pun spontan menginstruksikan kepada para PNS di Biro Umum untuk melakukan kerja bakti membersihkan kantor mereka. Opsinya Sabtu atau Minggu.
Djarot berjanji akan memberikan bonus kepada para pegawai yang melakukan aksi bersih-bersih ini. "Plus bonus berburu tikus," ujar Djarot.
AISHA SHAIDRA
Berita terkait
Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?
3 jam lalu
UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
2 hari lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaDisebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
3 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaKPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja
4 hari lalu
KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaBoyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
7 hari lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
8 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
10 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
11 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
16 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
17 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca Selengkapnya