Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, memberikan selamat saat melantik pejabat eselon III dan IV. Jakarta, 18 Mei 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan makin paham celah-celah yang kerap dimanfaatkan pegawai negeri untuk mencuri anggaran. Pengetahuan itu diperoleh seiring durasi kepemimpinannya di DKI. "Jadi tahu bohongnya. Makin lama, kami adu ilmu saja," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat, 29 Mei 2015.
Ahok memberi contoh rekrutmen pegawai harian lepas yang bertugas menyapu di pinggir jalan. Menurut dia, banyak pekerja yang ternyata namanya fiktif, meski terdaftar sebagai pemilik rekening Bank DKI Jakarta yang menerima langsung upah pekerjaan ke rekening.
Ternyata anak buah Ahok meminjam nama orang. Modusnya, ujar Ahok, identitas sembarang orang dipinjam untuk didaftarkan menjadi pegawai harian lepas. Mereka diiming-imingi duit Rp 500 ribu yang dikirim tiap bulan. Tapi kartu ATM Bank DKI disimpan pegawai negeri yang bersangkutan. Sisa upah Rp 1,7 juta masuk ke kantong pegawai itu. "Siapa yang tak mau dikasih duit segitu dan tak kerja di lapangan," ucap Ahok.
Itu sebabnya, Ahok selalu mengawasi validitas data pekerja harian lepas yang diberikan anak buahnya. Sekarang tak hanya identitas lengkap yang diberikan untuk membuat rekening Bank DKI. Nomor ponsel calon pekerja juga wajib didata. Tujuannya, memudahkan kontrol dengan sistem Smart City. "Nanti kelihatan di monitor, pekerja itu ada di lapangan atau tidak," tutur Ahok.
Selain itu, Ahok mengimbau warga DKI untuk ikut mengawasi jalannya program dari hal sederhana, yakni mencermati ada-tidaknya pegawai harian lepas yang menyapu jalan dekat rumah. "Tindakan maling sudah terlalu pintar, maka warga harus bantu kami."
