TEMPO.CO , Jakarta - Warga Bidara Cina, Jakarta Timur, akan datangi Badan Pertanahan Nasional Senin 8 Juni 2015. Camat Jatinegara Syofian Taher mengatakan, dirinya akan mengumpulkan warga Bidara Cina yang memiliki surat tanah untuk dibuktian keasliannya. "Kami akan cek status tanah warga Bidara Cina," kata Syofian saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Juni 2015.

Menurut dia, hal ini akan menjadi babak baru dalam serangkaian masalah sodetan Kali Ciliwung. Selama ini baik pemprov DKI maupun warga Bidara Cina belum mencapai kesepakatan soal ganti rugi tanah yang akan terkena sodetan Kali Ciliwung.

Jumat lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemerintah DKI memiliki tanah dari lahan seluas 3,4 hektare di Bidara Cina. Basuki atau yang akrab disapa Ahok menduga warga Bidara Cina yang menempati lahan itu tak memiliki sertifikat tanah resmi. "Ini mengejutkan karena kami memiliki sertifikat tanah resmi," kata Ahok.

Hal tersebut diamini oleh Syofian Taher. Dia mengatakan, berdasarkan data BPN, lahan di kawasan Bidara Cina hanya memiliki empat sertifikat kepemilikan: Pertamina, Asuransi Jiwa Sraya, Hengki (individual), dan pemprov DKI. "Lihat saja nanti sertifikat warga Bidara Cina itu asli atau tidak," kata Syofian.

Namun, Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, mengatakan ada sekitar 70 kepala keluarga mengklain memiliki surat tanah asli. Mereka adalah warga Bidara Cina RW 4, 5, 14, dan 15. "Mereka bermukim di tanah seluas 3 ribu meter persegi dari 3,4 hektare yang terkena sodetan," kata Bambang.

Salah satu warga RW 04 Bidara Cina mengatakan dirinya punya surat tanah atas rumah yang didiaminya dengan keluarga besarnya itu. Dia juga setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa terlewat. "Besaran PBB-nya sekitar Rp 2 juta," kata dia.

Namun, dia mengaku was-was apabila surat tanah yang dia miliki bukan seperti sertifikat resmi yang dimiliki pemprov DKI. Alasannya, usaha dia dan warga Bidara Cina lainnya bisa gagal untuk memperoleh ganti rugi harga tanah yang sesuai. Selama ini dia dan warga Bidara Cina lainnya cemas jika mereka dibodoh-bodohi oleh pemprov DKI. "Ada kekhawatiran jika surat tanah dibawa, nanti malah diakali oleh BPN," kata dia.

Permasalahan antara warga Bidara Cina dan pemprov DKI ini membuat pembangunan Sodetan Kali Ciliwung terhambat. Proyek senilai Rp 492,6 miliar yang semula diperkirakan rampung Maret 2015 harus molor. Ada 299 peta bidang yang masih kena kendala pembebasan lahan. Target penyelesaian pun diundur hingga akhir tahun ini.

YOLANDA RYAN ARMINDYA| GANGSAR PARIKESIT