BPK Nilai Keuangan Bekasi Wajar dengan Pengecualian

Reporter

Editor

Ali Anwar

Senin, 8 Juni 2015 20:52 WIB

Titik jalan rusak di Kota Bekasi, dipasang rambu portabel untuk mengantisipasi kecelakaan tunggal, 22 Februari 2015. Di Kota Bekasi terdapat 400 titik jalan rusak. Tempo/Adi Warsono

TEMPO.CO, Bekasi - Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2014. Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, mengatakan beberapa catatan dari BPK tersebut harus diperbaiki agar tahun berikutnya mendapatkan opini lebih baik atau wajar tanpa pengecualian."Masih ada beberapa kegiatan yang ditemukan BPK belum maksimal pelaporannya," kata Syaikhu, Senin, 8 Juni 2015.

WTP menunjukkan auditor meyakinipemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Cucu Syamsudin, mengatakan sedikitnya ada empat catatan yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Kota Bekasi. Aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan umum temuan tahun 2011 senilai Rp 137 miliar belum diverifikasi.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan. Setelah diverifikasi, lantas catat sebagai aset daerah. "Baru 1.800 bidang yang sedang diverikasi, tapi belum rampung," kata dia.

Temuan lain, pencatatan piutang pajak dan retribusi belum dilengkapi dengan rincian dari bruto hingga netto. "Ini butuh kebijakan dari pemeritah," kata dia. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot senilai Rp 108 miliar dinilai melebihi dari angka yang ditetapkan peraturan daerah. "Tidak masalah dengan penyertaannya, tapi harus ada perubahan peraturan daerah," kata dia.

Adapun pencatatan aset yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat maupun provinsi Rp 43 miliar tanpa inventarisasi. “Perlu rincian antara aset yang bersumber dari BOS dan sumber lainnya di sekolah.”

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, meminta kepada eksekutif agar memperhatikan catatan BPK secara serius. "Kami ingin pemerintahan yang tertib dan bersih," kata dia.

ADI WARSONO

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

58 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya