TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan beberapa alasan ihwal rencana penggratisan biaya bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI yang hendak memanfaatkan bus Transjakarta.

Menurut dia, kebijakan itu akan dilakukan untuk meringankan anggaran transportasi keluarga prajurit TNI dan Polri. “Ini untuk prajurit dengan pangkat rendah. Kalau perwira, sudah dapat mobil dinas,” katanya di Balai Kota, Senin, 27 Juli 2015.

Ahok, sapaan Gubernur Basuki, beralasan, kebijakan itu sangat masuk akal. Terlebih, prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Ibu Kota harus berhadapan dengan biaya hidup yang tinggi. Saat prajurit bisa mengakses transportasi publik dengan gratis, kata Ahok, pemerintah DKI berarti membantu mewujudkan standar kehidupan layak bagi prajurit. “Ini bakal meringankan beban prajurit yang bertugas di lapangan,” ujarnya.

Ahok berujar, prajurit TNI dan Polri bakal segera merasakan fasilitas naik bus Transjakarta secara gratis dengan menunjukkan kartu keanggotaan. Kebijakan ini menyusul pembebasan biaya naik bus Transjakarta bagi siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar.

Meski demikian, Ahok mengungkapkan, ada tantangan untuk mewujudkan rencana itu. Menurut dia, pemerintah DKI harus menunggu bus umum, seperti Kopaja, Kopami, dan Metro Mini, bergabung dengan PT Transportasi Jakarta. Dengan begitu, sistem pembayaran yang diterapkan angkutan itu menjadi rupiah per kilometer. “Tak ada lagi bus ngetem di tengah perjalanan untuk mencari penumpang,” kata Ahok.

RAYMUNDUS RIKANG