Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan kontroversi sistem asuransi di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak berpengaruh pada warga Jakarta. Justru, kata Ahok, BPJS merupakan terobosan kebijakan yang mengandung karakter bangsa.
Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan prinsip asuransi atau BPJS secara umum mengandung semangat gotong-royong. "Sistem ini memungkinkan uang iuran peserta yang sehat bisa dipakai menalangi biaya berobat peserta yang sakit," ujar Ahok di Tambora, Jakarta Barat, Minggu, 3 Agustus 2015.
Ahok bahkan tak segan mengajak masyarakat DKI untuk mempunyai jaminan sosial seperti BPJS atau asuransi lainnya. Sehingga bila terjadi keadaan darurat, Ahok menjelaskan, tak perlu lagi panik soal biaya berobat. (Baca: Klarifikasi MUI: Tidak Ada Fatwa BPJS Haram)
Kontroversi status sistem asuransi di bawah BPJS muncul saat ijtima ulama MUI di Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekomendasi ijtima itu, sejumlah ulama MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai hukum Islam.
BPJS yang ada saat ini juga tak sesuai syariah. Alasannya, sistem penyelenggaraan jaminan sosial itu diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang berpotensi melahirkan riba.
