Massa Front Betawi Rempug (FBR). Dok. Tempo/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Forum Betawi Rempug (FBR) belum bisa memastikan tujuh orang yang diduga pelaku kasus kerusuhan di Pasar Gembrong adalah anggotanya. N. Lutfi Hasan, Ketua FBR, menyatakan pihaknya belum menerima laporan pasti dari anggotanya.
“Saya belum bisa memastikan itu anggota FBR atau simpatisan. Makanya saya belum dapat laporan dari teman-teman di bawah tentang keberadaan anggotanya. Anggota FBR itu dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang dimilikinya. Kalau tidak punya kartu anggota berarti hanya simpatisan,” ujar Lutfi Hasan ketika dihubungi Tempo, Senin malam, 10 Agustus 2015.
Menurut Lutfi, kejadian itu bermula ketika rombongan FBR hendak menuju ke tempat ulang tahun FBR, mereka ditimpuki dari atas flyover. Hal itu kemudian yang memancing mereka untuk mencari tahu siapa yang melakukan pelemparan tersebut. (Baca: Ahok 'Kepala Preman' Baru, Ini Nasib Anggota FBR)
Lutfi mengatakan di Pasar Gembrong ada banyak anggota FBR. Bahkan ada staf FBR di sana. Namun dia masih ragu kalau anggota FBR terlibat dalam kerusuhan. Sebab waktu kerusuhan terjadi, FBR sedang mengadakan acara ulang tahun di kawasan Banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur. Kemungkinan anggota FBR di pasar Gembrong sedang menuju tempat lokasi acara.
Ketika dikonfirmasi upaya hukum yang akan dilakukan apabila tersangka memang anggota FBR, Lutfi menyatakan pihaknya akan memberikan penyerahan pembelaan yang memang dibenarkan secara hukum.
“Kalau untuk mengeluarkan mereka tidak mungkin kalau terbukti melakukan tindak pidana kriminal. Cuma kita akan berusaha mengurangi hukuman yang nantinya akan divonis dengan pembelaan-pembelaan,” ujarnya.
Kericuhan antara FBR (Forum Betawi Rempug) dan warga di Pasar Gembrong berlangsung Sabtu, 8 Agustus 2015. Sekitar pukul 13.30, sebanyak 30 orang yang mengenakan atribut FBR menyerang tukang parkir di Pasar Gembrong.
Keributan diduga karena tukang parkir menggunakan atribut organisasi Pemuda Pancasila. Akibat tawuran ini, dua warga terluka terkena sayatan senjata tajam dan terinjak massa. Sebagian korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Demi memaksimalkan potensi pendapatan dari parkir, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku siap bergesekan dengan ormas. Cara Ahok ialah menggaji petugas parkir di lapangan dua kali upah minimum provinsi dan memasang mesin terminal parkir. “Menggaji petugas parkir dua kali itu sama saja saya bertindak sebagai kepala preman baru,” kata Ahok.
