TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengetahui lembaganya rentan korupsi anggaran. Ahok mengatakan masalah penyerapan anggaran juga berimbas pada perlambatan ekonomi nasional.

"Jadi, saya bilang, kenapa ekonomi melemah? Karena pada takut korupsi, bukan takut belanja. Mau ngatur-ngatur untuk curinya bingung," ujar Ahok pada Rapat Pengarahan Gubernur atas Instruksi Presiden RI terhadap Penyerapan Anggaran, Kamis, 27 Agustus 2015, di Balai Kota.

Ahok mengatakan, di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, masih ada upaya untuk memainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015. "Saya bukan suudzon, kita bicara jujur. Alat berat, mesin, truk rata-rata ada di e-catalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Kamu tinggal beli, kenapa belum beli juga?" kata Ahok.

"Ini mulai jalan, nih, dari 2012 kita masuk, 2013 dikerjain. Tahun 2014, saya minta e-budgeting ditolak, sampai akhir saya kumpulin. Tahun 2015, saya paksa e-budgeting, tapi harga satuannya belum e-budgeting," tutur Ahok.

Menurut Ahok, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) enggan membeli dan lebih memilih sewa agar bisa mengambil keuntungan dari biaya sewa. "Kalau beli sendiri, bagaimana korupsinya? Nyolong solar bisa di-tracking, nyolong jam enggak bisa, ini Jakarta," ucap Ahok.

Ahok menjelaskan, jika memilih sewa, terdapat celah untuk memainkan anggaran. "Jadi kalau nyewa sama orang bisa main, kan. Kamu kontrak sekian, minta 10 persen sama saya, saya jadi suudzon, gitu lho. Jadi alasannya apa?" kata Ahok.

Dia juga menduga bahwa lambatnya penyerapan anggaran DKI Jakarta merupakan upaya melengserkan dirinya. "Lalu kedua, ini politik. Kapan, nih, gubernur brengsek ini keluar dari Jakarta supaya bisa pesta pora lagi?" ujar Ahok.

Ahok menyerahkan proses hukum kepada lembaga berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian, dan kejaksaan, untuk menangani korupsi di lembaganya. "Voor aja dulu. Aku mah sabar aja, nanti kupenggal," tutur Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI menjadi salah satu pemerintah daerah yang serapan anggarannya terendah. Hingga medio 2015, serapan anggaran DKI baru 19,4 persen dari total APBD Rp 69,28 triliun. Senin, 24 Agustus 2015, di Istana Bogor, Jokowi meminta agar semua jajarannya mempercepat penyerapan anggaran.

NIBRAS NADA NAILUFAR