Warga mencari bahan bangunan yang amsih dapat digunakan di atas puing-puing bangunan yang telah dirobohkan di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, 24 Agustus 2015. Pembongkaran bangunan padat penduduk di bantaran kali Ciliwung guna normalisasi kali Ciliwung. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Lawan Ahok mempertanyakan model pendekatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap warga Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Juru bicara Aliansi Masyarakat Lawan Ahok, Andi Sinulingga mengatakan sejatinya Ahok bisa menggunakan otoritasnya untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan warga Kampung Pulo. "Ada banyak cara untuk merelokasi warga kampung Pulo dengan lebih baik," ucap Andi melalui keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2015.
Andi juga membandingkan keberadaan warga Kampung Pulo dengan jutaan orang lain di Ibu Kota yang juga pendatang tapi tidak memiliki KTP Jakarta. Kalaupun penduduk Kampung Pulo tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, menurut Andi, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI bisa menaksir nilai bangunan yang dirobohkan. "Berikan mereka ganti rugi," ujarnya.
Andi menuturkan Ahok semestinya menyediakan alternatif selain menyediakan rumah susun. Misalnya memberikan bantuan kredit pemilikan rumah bersubsidi bagi warga Kampung Pulo yang digusur.
Jika ada kekhawatiran warga bakal menjual asetnya, Ahok bisa menyiasatinya dengan memberikan surat kepemilikan tanah setelah lunas. "Mereka toh melunasinya 20 tahun kemudian," kata Andi.
Dia kemudian membandingkan dengan kebijakan Ahok yang memberikan bantuan hibah kepada TNI dan Polri. Padahal kebijakan tersebut, ucap Andi, tidak penting dan mendesak dilakukan.
Andi mengaku sepakat soal normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta. Meski demikian, dia ingin semua orang yang tinggal di Jakarta menjadi lebih baik.
Menurut dia, kebijakan Pemprov DKI seharusnya juga bisa memanusiakan orang-orang yang tinggal di Ibu Kota. Andi menceritakan bagaimana Pemprov DKI memanjakan kelas menengah dan orang kaya. Seharusnya, tutur dia, perlakuan serupa juga diterapkan kepada warga miskin Jakarta. "Bukankah orang kaya juga ikut memberikan sumbangan atas banjir Jakarta," katanya.
