PNS di Balai Kota bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama saat halal bihalal dengan pegawai negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, M. Taufik, mengatakan rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang ingin mengurangi jumlah PNS di DKI tidak bisa sembarangan dilakukan. Terutama karena ada aturan-aturan tersendiri yang mengatur soal itu.
Menurut Taufik, Ahok harus berkonsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai hal tersebut. “Mestinya tanya sama Menteri Aparatur gimana cara mengurangi PNS,” ucapnya sebelum memimpin rapat di Badan Anggaran DPRD DKI, Kamis, 3 September 2015.
Taufik menjelaskan, Ahok harus bisa membuktikan bahwa memang ada anak buahnya yang menyelewengkan dana dan ada bukti pendukungnya. Bagi dia, rencana Ahok yang ingin mengurangi jumlah PNS DKI hanyalah bentuk pencitraan. ”Itu kan untuk pencitraan sajalah kalau saya bilang, bahwa seolah-olah mau efisiensi,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Ahok berencana mengurangi jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Rencana ini muncul menyusul ditemukannya oknum PNS DKI yang diduga menyelewengkan dana. ”Yang tidak nyolong saja kita usahakan ingin kasih pensiun saja kok, apalagi yang nyolong,” tuturnya.
Selain itu, Ahok mengatakan sebagian pegawai Pemprov DKI malas dalam melaksanakan tugasnya dan DKI hanya membuang-buang anggaran dengan menggaji pegawai yang seperti itu, “Ngapain kita gaji orang Rp 15 triliun tapi kelakuannya malas begitu,” kata Ahok.
