Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian, meninjau Peresmian Kantor Pelayanan Samsat di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. Mereka bertemu para wajib pajak yang memperpanjang STNK. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja menjadi pembicara kunci dalam The 6th Financial Transparency Conference di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015. Ia diperkenalkan sebagai "The Superstar of Anti-Corruption" oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro.
Ahok, sapaan akrab Basuki, menceritakan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam memerangi korupsi. Menurut Ahok, pencegahan korupsi di Jakarta dimulai dari dua hal.
"Saya harus berpikir bagaimana mengontrol anggaran dan pegawai," katanya di hadapan para peserta di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Oktober 2015.
Ahok bercerita bahwa dia kemudian menemukan beberapa pegawai yang melakukan korupsi. Salah satunya dalam kasus pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS). "Saya temukan banyak mark up," ujarnya.
Ia juga membahas pengadaan alat berat pengeruk sampah di Sungai Ciliwung yang juga dimainkan pegawainya. Begitu pun dengan pembatasan penarikan uang tunai bagi setiap dinas. "Makanya saya buat e-budgeting, koordinasi dengan bank, dan melarang transaksi tunai," tuturnya.
Upaya pencegahan lain adalah mempublikasikan semua data anggaran dalam website Jakarta, www.jakarta.co.id. "Kami juga unggah rapat ke YouTube," ucap Ahok.
Selain itu, Ahok mengaku bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendata pendapatan pejabat negara. Pemerintah Jakarta akan meminta pegawainya, dari eselon IV hingga I, untuk membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara. "Mungkin tahun depan bisa dilaksanakan," katanya.
Menurut Ahok, upaya yang dilakukannya banyak mengundang kontroversi. "Parlemen bahkan mengancam memecat saya," ujarnya. Namun Ahok mengaku tidak khawatir. "I am never afraid of them. I am clean."
Konferensi yang dilaksanakan selama dua hari sejak kemarin itu membahas efek dari illicit financial flows atau arus uang gelap yang mengacu pada uang yang meninggalkan suatu negara tanpa dikenai pajak. Peserta diajak berdiskusi membahas cara melawan arus uang gelap dari pengemplangan pajak yang mempengaruhi perkembangan ekonomi.
