Pengelola Bantargebang kepada Ahok: Jangan Ngomong Sembarang

Reporter

Editor

Bagja

Selasa, 27 Oktober 2015 11:26 WIB

Sampah yang menggunung pada salah satu areal di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, 12 Mei 2015. Pemkot Bekasi akan meminta kenaikan uang kompensasi bau sampah atau tipping fee untuk warga sekitar TPST Bantar Gebang kepada Pemprov DKI. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung mengajak Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berdiskusi dalam kisruh pengelolaan sampah Bantargebang di Bekasi. “Gubernur jangan mengeluarkan statemen sembarangan, kami ini mitra, harusnya mereka lebih mengayomi kami," katanya pada Selasa, 27 Oktober 2015.

Ia menyangkal tuduhan Ahok bahwa pihaknya belum membangun pabrik pengelolaan sampah di Bantargebang, Bekasi. “Kami sudah mendirikan pabrik kompos dan pabrik daur ulang plastik,” ujarnya. Adapun soal gasifikasi dibuat oleh PT Navigat Organic Energy Indonesia.

Douglas mengakui bahwa ada keterlambatan pembangunan gasifikasi karena faktor di luar perusahaan. "Kami sebagai pihak yang memenangi kontrak sempat digugat oleh pihak yang kalah, bahkan sampai ke Mahkamah Agung," ia menjelaskan.

Douglas Manurung tidak mempermasalahkan jika Ahok memutus kontrak kerja sama pengelolaan tempat sampah terpadu Bantargebang di Bekasi. Bagi Douglas, pemutusan kontrak tidak bisa tiba-tiba karena adanya perjanjian kerja sama selama ini. "Belum pernah dipanggil berdiskusi, tiba-tiba mau diputus kontrak," tuturnya. PT Godang Tua Jaya mendapatkan surat peringatan pertama dari Ahok pada 25 September 2015.

Menurut Douglas, Godang Tua sudah berinvestasi Rp 700 miliar. Kontrak mereka habis 15 tahun setelah 2008. Terlebih ada Instruksi Gubernur Nomor 114 Tahun 2015 yang intinya berisi pengkajian ulang kerja sama kedua belah pihak agar semakin menguntungkan keduanya. "Jadi enggak gampang putus kontrak. Investasi ini juga berkaitan dengan teknologi, sosial, lingkungan, dan finansial," ucapnya.

Pemerintah Jakarta, kata Douglas, juga wanprestasi ihwal jumlah sampah. Dalam perjanjian, hanya disebutkan 3.000 ton. Nyatanya, mereka harus mengangkut 7.000 ton sehari ke Bantargebang. Berdasarkan perjanjian, volume sampah Jakarta yang masuk ke Bantargebang harus menurun dalam beberapa tahap. "Tahun 2008-2011 4.500 ton, 2012-2015 3.000 ton, 2016-2023 2.000 ton," katanya.

Douglas menjelaskan, meski mendapat tipping fee dari sampah-sampah yang masuk, hal itu belum menutup biaya operasional yang harus dikeluarkan PT Godang Tua Jaya setiap hari. "Kami sudah kerja keras 24 jam, tapi tidak dihargai," tuturnya.

DIKO OKTARA