Suasana di sekitar Taman Pemakaman Umum (TPU) di Menteng Pulo, Jakarta Selatan, 9 Oktober 2015. Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga memprediksi DKI Jakarta akan mengalami krisis lahan makam pada 2017, dikarenakan kini hanya ada lahan untuk makam seluas 50 hektare sementara kebutuhan lahan makam sekitar 31,5 hektare per tahun. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprioritaskan pembelian lahan untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015. Opsi ini dipilih lantaran membutuhkan waktu yang lebih singkat ketimbang membangun infrastruktur. “Kalau mau lelang lagi, tak keburu,” katanya di Balai Kota pada Rabu, 28 Oktober 2015.
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sudah mengembalikan evaluasi anggaran perubahan yang diajukan pemerintah DKI. Total anggaran perubahannya Rp 65,3 triliun, berkurang Rp 3,98 triliun dari APBD 2015.
Basuki alias Ahok menjelaskan, selisih nilai itu disebabkan menurunnya target pendapatan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah DKI menyesuaikan nilai belanja langsung dan tidak langsung.
Caranya, kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono, pemerintah menghemat beberapa pos pengeluaran. Nilai belanja pegawai berkurang Rp 1,9 triliun dari Rp 18,5 triliun. Sebab, penyerapan tunjangan kinerja dinamis hanya 80 persen. “Kami alihkan ke sektor produktif,” ujar Heru.
Basuki meminta Badan mencoret kegiatan pembangunan infrastruktur yang tahap lelangnya baru dimulai pada triwulan terakhir. Contoh kegiatan yang yang dicoret dan dialihkan ke anggaran tahun berikutnya adalah rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan tanggul raksasa tipe A.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati mengatakan dua kegiatan itu dicoret karena persiapannya belum selesai. Pembangunan sekolah ditunda lantaran penyusunan harga satuannya belum sesuai standar yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Khusus pembangunan tanggul, Tuty belum bisa memastikan programnya bakal tercantum dalam anggaran tahun depan. Gambar kerja detail atau detail engineering design yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane belum selesai. Proyek itu bernilai Rp 1,3 triliun.
Ketimbang membangun tanggul, Tuty mengatakan, Dinas Tata Air akan berkonsentrasi menambal tanggul yang sudah dibangun di pantai utara Jakarta. “Penambalan juga bisa lebih cepat selesai,” tuturnya.
