TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, pengelolaan sampah di Jakarta tidak bisa semata-mata ditangani Pemerintah Provinsi. Pengelolaan harus melibatkan warga Ibu Kota sebagai sumber ribuan ton sampah.

“Pengelolaan justru harus dimulai dari lingkup terkecil,” kata Nirwono Joga kepada Tempo, Jumat, 6 November 2015 lalu. Terlebih lagi, menurut dia, kisruh pengelolaan sampah yang berkepanjangan seharusnya menjadi pukulan bagi warga Jakarta.

Sampah di Jakarta, kata Nirwono, bukan hanya persoalan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melainkan juga setiap penduduk. Pengelolaan sampah dimulai dari tingkat kelurahan sebagai instansi yang membawahi rukun warga.

Setiap kelurahan, Nirwono melanjutkan, bertanggung jawab mengelola sampahnya. Skema ini diperkuat dengan pemberian penghargaan kepada kelurahan yang berhasil menjaga kebersihan dalam kurun waktu tertentu.

Tantangan Nirwono diterima Lurah Tebet Timur, Yunaenah. Dia setuju pengelolaan yang dimulai dari kelurahan bisa mengurangi ketergantungan Jakarta pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat. Syaratnya, prasarana dan teknologi tersedia. Tebet Timur, Yunaenah menuturkan, sudah memiliki lahan yang memadai untuk menampung sampah dari 11 rukun warga.

Hanya, lahan itu belum beratap dan tak punya sistem yang mampu mencegah bau sampah menjalar ke permukiman. Yunaenah berpendapat, pembakar sampah atau insenerator berskala kecil mampu mengurangi efek bau yang dihasilkan. “Kami berharap bantuan para ahli soal bau ini,” kata dia.

Lurah Ancol, Sumpeno, juga merespons positif usul pengelolaan sampah yang bersifat bottom-up. Warga Ancol, menurut dia, tak lagi canggung mengelola sampah secara mandiri lantaran adanya bank sampah. Masyarakat diminta memilah sampah organik, non-organik, dan limbah berbahaya.

Sampah itu, Sumpeno melanjutkan, akan didaur ulang atau diubah menjadi kompos. Sisanya, seperti aki atau lampu pijar bekas, akan dikirim ke pabrik untuk digunakan kembali. “Kami siap, tapi butuh tambahan petugas jika pengelolaan diserahkan sepenuhnya ke kelurahan,” ujar dia.

LINDA HAIRANI | INDRI MAULIDAR | BAGUS PRASETIYO