TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Fahira Idris mengatakan, jika Jakarta mau bebas banjir, semua masalah yang menjadi faktor penyebabnya harus diselesaikan secara bersamaan dan sistematis, tidak boleh hanya fokus pada satu faktor. “Normalisasi Kali Ciliwung tak kan cukup menghentikan banjir,” katanya di Jakarta, Kamis, 12 November 2015.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat dalam menyelesaikan masalah yang menjadi faktor penyebab banjir, terutama pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane serta pemulihan fungsi kawasan Bogor-Puncak-Cianjur sebagai daerah resapan air.
Selain itu, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengevaluasi reklamasi pesisir Jakarta untuk membangun 17 pulau buatan dan proyek tanggul raksasa melalui studi yang komprehensif.
“Apa benar bisa jadi solusi banjir Jakarta? Karena banjir akibat pasang air laut tak serta-merta bisa selesai hanya dengan bangun tanggul raksasa,” ujar Fahira.
Terkait dengan relokasi lanjutan warga di Bantaran Sungai Ciliwung, Fahira mendesak Pemprov DKI melakukan moratorium penggusuran sampai semua persoalan jelas dan masyarakat bersedia direlokasi.
Ia berharap kejadian Kampung Pulo tak terulang. Ia mengimbau para pejabat Pemprov DKI agar mengayomi warganya. “Utamakan dialog dan komunikasi. Kalau di Bukit Duri nanti terjadi lagi kekacauan, kebijakan Pemprov DKI terkait dengan relokasi harus dievaluasi,” tuturnya.
