Gedung Pengadilan Negeri Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang akan menjadi tempat baru pelaksanaan sidang tindak pidana korupsi di Bungur, Jakarta, 13 November 2015. Gedung sembilan lantai dengan 31 ruang sidang tersebut akan mulai digunakan pekan depan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Sebentar lagi hakim dan jaksa, juga pengunjung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tak lagi harus berdesak-desakan jika melihat sidang. Pengadilan ini akan menempati gedung baru sepuluh lantai di Jalan Bungur Besar Raya Gunung Sahari pada Senin pekan depan.
Koran Tempo edisi 16 November 2015 menulis bahwa gedung pengadilan tersebut akan menjadi gedung pengadilan terbesar di Asia Tenggara. Wow!
Ruang sidang di gedung baru dua kali luas ruang sidang di gedung Jalan Gajah Mada. Kursi pengunjung juga jauh lebih banyak. Jika di gedung lama ruang sidang hanya sembilan, di gedung baru ada 21. “Gedung lama menjadi cagar budaya dan hanya menyidangkan perkara hubungan industrial,” kata juru bicara Pengadilan Bambang Kustopo pada Jumat lalu.
Gedung lama yang hanya tiga lantai, kata Bambang, tak cukup lagi menampung perkara yang diadili. Dalam setahun, pengadilan menyidangkan 2.500 perkara pidana, 1.000 perkara perdata, niaga 200 perkara, korupsi sekitar 500 kasus, dan hubungan indutrial sekitar 400 perkara.
Di gedung baru akan menjadi peradilan bagi perkara umum, niaga, hak asasi manusia, dan korupsi. Menurut Bambang, kendati kerja dan barang-barang pindah pada pekan depan, peresmiannya baru digelar pada Desember 2015.
Di gedung baru itu, hakim punya ruangan yang lebih lega. Jika gedung lama satu ruangan diisi lima hakim, di gedung baru tiap hakim punya ruangan sendiri. “Di sini juga lebih rapi,” kata Sinung Hermawan, hakim korupsi yang sehari-hari bekerja di pengadilan korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan.
Akibat kekurangan ruang, di gedung Gadjah Mada sidang kerap molor rata-rata 2-4 jam. Hakim dan panitera mesti naik turun lantai mencari ruang sidang karena ruang sidang yang menjadi jadwalnya masih terpakai peradilan perkara lain yang molor akibat jadwalnya molor juga.
Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rosfiana mengatakan gedung baru menghabiskan Rp 175 miliar plus Rp 69 miliar untuk pembebasan lahan 7.419 meter persegi. Pembebasan lahan sudah mulai setahun sebelum pembangunan pada 2013.
Total luas bangunan pengadilan ini 27.851 meter persegi. Dua lantai teratas dipakai ruang mesin dan roof top. “Ini jadi gedung pengadilan terbesar di Asia Tenggara,” kata Bambang. “Mudah-mudahan penanganan perkara lebih efektif dan efesien.”
