TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal menghilangkan jalur lambat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Rencana itu dibahas dalam rapat penataan fasilitas jalur pejalan kaki di koridor mass rapid transit tahap I, Selasa lalu. “PT Mass Rapid Transit yang bertugas membereskan,” kata dia di Balai Kota, kemarin.
Penghilangan jalur lambat merupakan imbas pelebaran trotoar menjadi lima–sembilan meter di sepanjang ruas itu. Kelak sepeda motor juga akan dilarang melintas di ruas jalan itu sebagai upaya mendorong penggunaan moda transportasi massal. Proyek MRT yang rampung bersamaan dengan pelebaran trotoar juga menjadi pertimbangan kebijakan itu.
Pelebaran trotoar, kata Basuki, dimulai pada pertengahan 2016 setelah area di sekitar proyek MRT mulai rapi. Pelebaran trotoar juga dibarengi dengan penataan gorong-gorong. Kewajiban menata gorong-gorong diserahkan ke pemilik gedung di ruas jalan-jalan itu. Syarat penataan itu berlaku bagi pemilik gedung yang hendak meningkatkan koefisien lantai bangunan.
Akibat menghilangnya jalur lambat, Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta Dono Boestami mengatakan ruas Jalan Jenderal Sudirman tersisa empat lajur dan satu lajur khusus pada jalan dari dan menuju Blok M. MRT mendesain trotoar yang sesuai dengan karakter jalan tersebut. “Ini memang bagian dari kontrak,” kata dia.
Saat ini, trotoar di beberapa titik di ruas Jalan Jenderal Sudirman hanya tinggal satu meter. Salah satu contohnya, di kawasan Setiabudi. Pejalan kaki dari dua arah yang berlawanan harus bergantian karena sempitnya jarak membuat bahu mereka bersenggolan. Permukaannya pun kadang tak mulus.
Alita Anggraini, 29 tahun, memuji kebijakan pelebaran trotoar yang bisa meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Namun, pegawai bank swasta di Setiabudi itu menyangsikan rencana penghilangan jalur lambat. “Apa jalur alternatifnya kelak bisa menampung sepeda motor, atau adakah jaminan transportasi membaik?” kata dia.
Dono menjamin kondisi trotoar akan lebih baik dibanding kondisi saat ini. Ia menargetkan pelebaran trotoar selesai bersamaan dengan rampungnya proyek MRT pada 2018.
Menurut Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal, pelebaran trotoar dengan menghilangkan jalur lambat juga menghasilkan efek lain. Gedung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman tak akan dipasangi pagar. Pemilik diberi kesempatan membuka kafe di lantai bawah untuk mengundang lebih banyak pejalan kaki.
Meski begitu, Yusmada berujar pemerintah DKI akan menggelar diskusi publik yang melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, dan akademikus guna membahas kebijakan ini. “Masih akan dimatangkan lagi,” kata dia.
Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ipung Purnomo mendukung rencana Yusmada untuk menggelar public hearing. Sebab, penghilangan jalur lambat akan berefek terhadap arus lalu lintas. “Tidak bisa tiba-tiba hilang begitu saja,” ucapnya.
LINDA HAIRANI
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
10 jam lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
14 jam lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
3 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
4 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
7 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
9 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
22 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
38 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
38 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
53 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca Selengkapnya