ICW rilis hasil investigasi, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. ICW ungkapkan hasil penelusuran dana siluman Pemprov DKI Jakarta yang tercantum dalam APBD 2014 terkait program pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang bermasalah dan dilaporkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan selisih anggaran milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam e-budgeting mencapai Rp 23 miliar.
"Ada selisih Rp 23 miliar tapi Dinas Pariwisatanya sendiri tidak tahu," kata Prabowo usai rapat di Gedung DPRD pada Sabtu, 21 November 2015.
Prabowo mengatakan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta telah meminta penjelasan. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui asal anggaran tersebut.
Padahal kemarin, ditemukan pula selisih anggaran Rp 2,7 triliun. "Bappeda enggak tahu. Bu Tutty bingung. Pak Sekda bingung," katanya. Akibatnya rapat ditunda hingga Senin, 23 November 2015.
Menurut Prabowo, ada oknum yang memasukkan data ke dalam e-budgeting tanpa izin. Menurut dia, dana tersebut adalah dana siluman. Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua Banggar Triwisaksana. Ia mengatakan ada entry liar dalam e-budgeting. "Padahal yang diagung-agungkan sama Ahok kan sistem e-budgeting," kata Prabowo.
Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tutty Kusumawati mengatakan selisih anggaran disebabkan karena adanya SKPD yang meminta anggaran lebih. Data tersebut sangat mungkin tidak sinkron dengan data yang telah diberikan kepada tim Banggar.
Kini pihak eksekutif tengah melakukan proses pemeriksaan. "Kami sudah meminta waktu atas nama TAPD untuk merapihkan data dalam e-planning," katanya. Nantinya, data tersebut akan dijadikan dasar untuk mengajukan revisi KUA dan PPAS.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.