TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak terlalu mempercayai event organizer (EO). Alasannya, penyelenggara kegiatan itu kerap menggelembungkan biaya kegiatan. Namun tidak tertutup kemungkinan dia tetap menggunakan jasa EO untuk menggelar kegiatan tertentu. "Tergantung untuk apa. Selama EO-nya masuk akal, kami kasih," katanya saat ditemui di Balai Kota, Minggu, 22 November 2015.
Ahok berujar, selama ini, banyak EO bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan mark-up anggaran. "Kalau oknum EO itu tarik duit kan saya enggak bisa kontrol duitnya. Saya hanya bisa kontrol cash management system di pemda," ujarnya.
Karena itu, Ahok mengatakan akan lebih berhati-hati. Karena itu, dia lebih memprioritaskan program-program pemerintah yang sudah tersusun dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). "Kalau sekarang saya enggak awasin, saya udah tanda tangan KUA-PPAS, bakal terjadi pelanggaran," tuturnya.
Menurut Ahok, penyusunan anggaran dalam KUA-PPAS tidak boleh melenceng dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Kalau yang ini enggak ada di RKPD, lalu saya munculin, pelanggaran enggak? Pelanggaran. Dalam tata anggaran, itu pelanggaran. Tapi kalau saya penghematan, pelanggaran enggak? Enggak dong," katanya.
Rabu lalu, Ahok mengatakan anggaran yang akan dialokasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta tahun depan akan dipangkas. Pemotongan anggaran tersebut dilakukan karena terlalu banyak mark-up yang dilakukan sejumlah EO yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. "Ke depan, kami enggak mau lagi. Pokoknya, yang namanya rutin-rutin, enggak ada EO-EO-an deh," ujarnya.
