Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya, Gubernur DKI Jakarta menghadiri rapat anggaran di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Seperti diberitakan Koran Tempo edisi 11 Desember 2015, Basuki Tjahaja Purnama nongol saat rapat Badan dengan Tim Anggaran Pemerintah. “Itu Pak Ahok?” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Ii Karunia merujuk nama panggilan Basuki.
Biasanya rapat anggaran hanya antara anggota Badan dan kepala satuan kerja perangkat daerah setingkat Ii. Peserta lain tak kalah heran. Rapat sejenak berhenti begitu Basuki masuk ruangan. Ia mengatakan ingin melihat langsung rapat anggaran di Badan.
Sesungguhnya kehadiran Basuki berawal dari pesan pendek yang dikirim anggota Fraksi NasDem, Bestari Barus. Bestari mengirim pesan yang menyatakan dugaan adanya anggaran siluman di Dinas Tata Air senilai Rp 700 miliar pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. “Makanya saya datang untuk memastikan,” ujar Basuki.
Ia menjelaskan kehadirannya untuk mengantisipasi munculnya pemborosan, seperti pengadaan uninterruptiblepowersupply yang nilainya Rp 1,2 triliun pada tahun lalu. “Sewaktu membaca pesan itu, saya kaget, apakah pegawai Dinas Tata Air mau saya pecat semua? Apa masih berani?" tuturnya.
Selama 45 menit, Basuki menyimak interaksi anak buahnya dengan anggota Badan Anggaran yang membahas program kegiatan. Saat giliran Dinas Tata Air, ia menemukan penyebab munculnya dugaan anggaran siluman. Jajaran Suku Dinas Tata Air membuat nomenklatur baru dari gabungan 17 kegiatan.
Basuki terkejut karena anggaran 2016 sudah ia sisir memakai elektronik bujet sebelum diserahkan ke DPRD. Nomenklatur baru itu, kata Basuki, membuat anggota Badan Anggaran mengira anggaran tersebut muncul secara tiba-tiba. Ia menyesalkan kejadian itu. Perwakilan Dinas Tata Air seharusnya menginformasikan perubahan tersebut ke Badan Anggaran. "Makanya saya juga berprasangka buruk jadinya,” ucapnya.
Bestari membenarkan telah mengirimi Basuki pesan tersebut. Kehadiran Basuki, kata dia, bakal menegaskan prosedur pengisian mata anggaran. Tujuannya supaya tak ada nomenklatur kegiatan yang berubah pada akhir pembahasan. “Harus clear. Saya tidak mau kelak dipanggil Badan Reserse Kriminal Polri,” katanya.
