Kasus UPS, Sekda DKI: Terkait, Iya, tapi Belum Tentu Terlibat

Reporter

Rabu, 16 Desember 2015 15:15 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (kedua kiri), bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri), Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (kedua kanan) dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan) saat rapat klarifikasi pengesahan RAPBD DKI Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, 2 April 2015. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan akan bersaksi untuk terdakwa kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS), Alex Usman, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi besok. “Besok saya jadi saksi,” katanya saat dihubungi, Rabu, 16 Desember 2015.

Selain menjadi saksi, Saefullah mengaku pernah dipanggil beberapa kali untuk diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terkait dengan pengadaan UPS yang merugikan negara sekitar Rp 50 miliar ini. “Beberapa kali saya dimintai keterangan oleh polisi,” ucapnya.

Ia membantah terlibat dalam kasus pembelian UPS sebesar Rp 330 miliar anggaran perubahan 2014 tersebut. “Kalau terkait, saya memang terkait, semua juga terkait kasus itu. Tapi belum tentu terlibat,” ujarnya.

Dalam persidangan tindak pidana korupsi sebelumnya, bekas Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun mengatakan pembelian UPS ini atas perintah Saefullah berdasarkan keterangan Alex. Ketika itu, Lasro ditelepon Alex Usman untuk meminta persetujuan lelang UPS sebanyak 49 unit. “Dia bilang itu atas perintah Sekda, jadi saya percaya saja,” tuturnya.

Karena itu, ia menyetujui lelang UPS yang sebelumnya tersendat dan ditahan Unit Lelang Pengadaan Barang dan Jasa. Belakangan, pengadaan UPS ini bermasalah dan menyeret pejabat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain Alex, yang ketika itu sebagai pejabat pembuat komitmen, polisi menetapkan tersangka Zaenal Soleman, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, serta Fahmi Zulfikar Hasibuan dan Muhammad Firmansyah dari Komisi E DPRD.

ERWAN HERMAWAN







Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat

Baca Selengkapnya

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.

Baca Selengkapnya

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

29 Juni 2019

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

Thamrin City di Jakarta Pusat, rupanya bukan hanya tempat pusat belanja atau mal tapi di atas atapnya terdapat kompleks perumahan mewah dua lantai.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya