TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin membuat tarif rata (flat) untuk seluruh bus di DKI Jakarta, yaitu Rp 3.500. "Ini cara saya memaksa seluruh Organda bus apa pun, mau Mayasari Bhakti, Bianglala, atau apa pun, semua kalau mau hidup ikut saya," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di gedung Balai Kota Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015.

Ahok mengatakan seluruh bus ke depan akan diubah sistem upahnya menjadi rupiah per kilometer. Untuk membuat tarif datar Rp 3.500, pihaknya akan menggunakan dana subsidi atau public service obligation (PSO).

Menurut dia, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi operator bus saat ini untuk menolak bergabung. "Mereka sekarang lebih untung, enggak ngetem lagi," katanya. Selain itu, kemacetan akan berkurang perlahan karena masyarakat akan tertib naik-turun bus di halte, serta perlahan diarahkan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Bayaran untuk operator bus juga disesuaikan dengan jenis dan kapasitas bus. "Saya bayarnya tergantung mobilnya apa, Scania atau Volvo, ya kapasitasnya berapa," ucap Ahok. Ia mengatakan, saat ini sudah cukup banyak operator yang tertarik bergabung, seperti Steady Safe, Sinar Jaya, dan Mayasari Bhakti. "PPD juga sama, APTB otomatis pasti berhenti dia," ucapnya. Bus-bus tersebut disiapkan di bawah naungan dan berintegrasi PT Transjakarta dan masuk ke semua jalur serta rute di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan tarif datar Rp 3.500 tersebut bisa diterapkan. "Kan memang subsidi dari pemerintah, yang nombok kami, nanti didiskusikan ke Organda tetap mereka untung dengan sistem rupiah per kilometer, " ujarnya, Rabu, 23 Desember 2015.

Ia mengatakan timnya saat ini masih mengkaji kemungkinan tarif datar tersebut untuk rute di luar Jakarta, atau wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Kami kaji, karena Gubernur juga inginnya sampai Bodetabek bisa Rp 3.500 udah sampe Jakarta," ucapnya.

GHOIDA RAHMAH