TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah DKI Jakarta akan segera mengajak perwakilan pemerintah daerah-daerah penyangga Jakarta untuk membahas usulan penerapan konsep megapolitan di kawasan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). "Sebentar lagi kita undang, sekarang sedang diagendakan," ujar Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo, di Balai Kota, Selasa (7/2). Fauzi menilai, daerah yang tidak menyetujui konsep megapolitan berarti telah mengambil sikap yang tidak bijaksana. Ketika ditanyakan apakah penolakan dari daerah itukarena pemimpin daerah takut kepentingannya terganggu,Fauzi tidak menanggapi langsung. Dia hanyaberkomentar,Jangan bilang untuk kepentingan umum,padahal untuk pribadi.Fauzi menjelaskan, megapolitan seharusnya dimaknaisebagai keterpaduan perencanaan antar wilayah. Tanpaketerpaduan perencanaan itu pembangunan masing-masingdaerah tidak akan berjalan optimal. Dia mencontohkan,tanpa perencanaan, bisa jadi satu daerah di Depok yangsudah dianggap aman karena diposisikan sebagai jalurresapan air justru menjadi lokasi pembangunanperumahan. Contoh lain adalah pembangunan jalan antardaerah. "Tanpa koordinasi tidak akan ketemu," ujarnya. Untuk kepentingan koordinasi itu, Fauzi menambahkan, perlu ada koordinator yang ditunjuk pemerintah pusat. Tugas koordinator juga akan mencakup penentuan kompensasi dari satu daerah ke daerah lainnya.Pemerintah tingkat provinsi yang membawahi daerahtingkat II yang berbatasan dengan Jakarta, diamengimbau, sebaiknya tidak melarang daerah-daerahmyatersebut untuk berkoordinasi dengan Jakarta. "Masakkoordinasi tidak boleh," Fauzi menukas. Mengantisipasi kemungkinan tersebut, pemerintah Jakarta sedang mempelajari aspek kewenangan pemerintahan. Fauzi menandaskan, konsep megapolitan ini bukangagasan baru. Dia menyebut kota-kota di negara lainyang sudah menerapkannya : Tokyo, Bangkok, Shanghai."Jakarta saja yang belum, ujar Fauzi.HARUN MAHBUB