TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak takut kehilangan pendukung dalam pemilihan kepala daerah 2017 karena tekadnya membongkar tempat hiburan malam di Kalijodo.

"Enggak ada urusan pilkada dengan penertiban di Kalijodo. Soal menertibkan Jakarta ya jalan terus dong," ucap pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jumat, 12 Februari 2016.

Ahok menjelaskan, para pekerja seks komersial yang bekerja di Kalijodo mayoritas merupakan pendatang dan tidak memiliki KTP Jakarta. " KTP PSK-nya non-DKI, kok," ujarnya.

Terkait dengan rencana pembuatan tempat prostitusi seperti di Red Light District, Amsterdam, Belanda, Ahok menolaknya dengan tegas. Ia menegaskan, Indonesia tidak memiliki dasar aturan yang mengatur seputar pelegalan prostitusi.

Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo

"Enggak boleh, kan? Enggak dikasih, enggak ada dasar aturannya. Makanya kita jadi munafik, kan?" tuturnya.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan membongkar kawasan hiburan malam Kalijodo, Penjagalan, Jakarta Utara. Sebagai gantinya, dia akan membangun taman di lokasi tersebut.

"Bikin taman dan bikin jalan kan bagus itu, bikin taman pisang," ucap Ahok pada Rabu lalu.

Dalam rangka menertibkan kawasan Kalijodo, Ahok juga berniat memulangkan pekerja seks komersial di sana yang tidak memiliki KTP DKI. Bahkan ia siap mendanai para PSK di kawasan Kalijodo untuk kembali ke kampungnya.

"Mereka rata-rata kan bukan pemilik KTP DKI. Yang punya (prostitusi) juga enggak tinggal di situ. Kalau enggak punya dana, gampanglah, kami siapkan," tuturnya.

Menurut Ahok, pemulangan menjadi cara terbaik sekaligus mengatasi masalah prostitusi di Jakarta. Pasalnya, selama ini, prostitusi yang marak di Kalijodo adalah ilegal.

INGE KLARA SAFITRI