Warga melakukan aktivitas di kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, 12 Februari 2016. Kawasan ini akan ditata menjadi taman kota atau Ruang Terbuka Hijau. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penggusuran wilayah Kalijodo akan dimulai dengan penutupan pintu masuknya. "Polisi dan TNI sudah gelar pasukan untuk sosialisasi, kami akan tutup pintunya biar tak ada pelanggan ke sana," ujar gubernur yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota Jakarta, Selasa, 16 Februari 2016.
Ahok mengatakan penutupan tersebut sudah dimulai. "Jadi orang luar enggak boleh masuk, yang KTP-nya bukan di situ (Kalijodo) tak boleh masuk kalau malam."
Ahok menolak menjawab kapan persisnya penggusuran tersebut dilakukan. Dia pun belum berencana meninjau langsung Kalijodo yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, tersebut. "Saya tak ada rencana ke sana. Ngapain juga, emang saya mau menginap?" ujarnya bercanda.
Ahok juga menolak keras protes tokoh masyarakat Kalijodo, Daeng Aziz, yang mengatakan ada bangunan mal di Jakarta yang dibiarkan berdiri di lahan hijau. "Itu ngaco, omongannya dia saja," kata Ahok.
Ahok mengatakan sanksi pidana sudah pasti muncul bila mal seperti Season City yang dituding Aziz itu berdiri di atas lahan hijau Jakarta Barat. Menurut dia, sertifikat mal tersebut tak mungkin muncul bila letaknya memang di jalur hijau.
"Itu omongan orang sana (Kalijodo), siapa bilang itu lahan hijau, kamu lihat peta dong," ujar Ahok.
Dia mengatakan penggusuran Kalijodo ini tak akan sama dengan tahun 2002 dan 2010. "Yang dulu bersisa, jadi beranak pinak. Jadi sekarang mau diratakan semua."
Sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan warga Kalijodo akan menerima sosialisasi dari wali kota sebagai proses pertama dari penggusuran kawasan itu.
"Letak mereka kan ada di dua tempat, jadi dibutuhkan dua wali kota, yaitu Utara dan Barat, yang akan melakukan sosialisasi ke warga," ujar Kukuh saat dihubungi Tempo, Senin, 15 Februari 2016.
Kata Kukuh, jika warga tidak mau menuruti imbauan wali kota, akan diterbitkan surat peringatan. "Kami akan berikan tiga kali surat peringatan," ujar Kukuh.
