TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menilai rencana penggusuran lokalisasi Kalijodo sengaja dibesar-besarkan untuk mengalihkan isu korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Saya bilang penggusuran itu pasti pengalihan. Masak, tiba-tiba semua media kompak bahas Kalijodo, memangnya ada apa?" ujar Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 16 Februari 2016.

Menurut Lulung, nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sering disebut dalam rencana penggusuran Kalijodo itu. Dari rencana pengamanan hingga pembuatan ruang terbuka hijau. Padahal kasus Sumber Waras juga penting untuk diberitakan. Apalagi kasus korupsi tersebut diduga melibatkan gubernur yang memiliki sapaan akrab Ahok itu. "Orang buktinya sudah cukup, kok. Saya mau dia (Ahok) cepat-cepat tersangka-lah," kata Lulung.

Baca: Ahok Cerita Sejarah Pembelian Sumber Waras

Menurut Lulung, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan adanya kerugian negara dalam pembelian lahan Sumber Waras. Karena itu, dia heran jika sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Lulung pun berencana mendatangi komisi antirasuah itu. "Besok Rabu, kami 50 anggota Dewan (DPRD DKI) akan ke KPK, mau tanya sudah sampai mana itu kasus?" tutur Lulung.

Lulung mengatakan akan mengecek perkembangan kasus dugaan korupsi yang diperkirakan menimbulkan kerugian DKI hingga Rp 191 miliar itu. "Harus kami periksa, dong. Apa benar kasusnya dianggap sudah basi?" ucap Lulung.

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh merintihah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK sejak 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014. Prosedur pembelian sebagian RS Sumber Waras dianggap menyalahi aturan.

YOHANES PASKALIS