TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Habiburokhman mempertanyakan jumlah KTP yang dikumpulkan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang disapa Ahok. KTP ini dikumpulkan sebagai syarat untuk maju di jalur independen dalam pemilihan kepala daerah 2017.
Dalam posting-nya di Twitter, Habiburokhman mengeluarkan statement yang cukup berani terkait dengan hal ini. "Saya berani terjun bebas dari Puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon," ujarnya melalui akun Twitter yang di-posting pada Jumat, 26 Februari 2016.
Habiburokhman mengatakan publik sebaiknya tidak salah tangkap soal pernyataannya ini. Bersama dengan tweet ini, Habiburohkman mengeluarkan 11 tweet lainnya yang mempertanyakan jumlah KTP untuk Ahok.
"Saya sudah yakin yang akan ramai adalah tweet ke-12, tapi intinya seharusnya Ahok maju sebagai calon independen saja kalau KTP-nya cukup, jangan maju lewat parpol (partai politik)," kata Habiburokhman saat dihubungi Tempo di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2016.
Niat terjun bebas dari Monas jika KTP terkumpul pun dibenarkannya. Habiburokhman yakin KTP yang dikumpulkan masih belum cukup. Ia mengatakan tidak masalah dengan klaim-klaim yang beredar saat ini. Untuk saat ini ia masih menunggu verifikasi KPU. Namun ia mengatakan akan melakukan apa pun yang ia tulis di Twitter.
Untuk maju melalui jalur independen, Ahok harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yaitu mengumpulkan dukungan minimal 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap di DKI Jakarta atau setara dengan 532.210 pemilih. Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengatakan pada 25 Januari, KTP sudah terkumpul 630 ribu KTP.
Namun, meski berencana maju melalui jalur independen, Ahok dikabarkan kembali berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan Djarot sendiri berasal dari partai politik, yakni PDIP.
