TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jendral Tito Karnavian menceritakan tentang keterlibatan polisi dan TNI dalam penertiban lokalisasi Kalijodo, Jakarta. Menurut Tito, pada masa lalu, tidak sedikit aparat kepolisian dan TNI yang melindungi kawasan tempat hiburan malam Kalijodo.

"Makanya penertiban perlu melibatkan TNI. Sebab, kalau polisi saja terus ada oknum TNI, nanti kami tidak bisa apa-apa," ucapnya saat didampingi Panglima Daerah Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana di kawasan Kalijodo‎, Senin, 29 Februari 2016.

Tito mengatakan pemerintah dan aparat penegak hukum beberapa kali mewacanakan penertiban, tapi kerap menemui jalan buntu lantaran ada petugas yang melindungi. "‎Di tempat ini dulu, saya dan Pak Teddy pernah bertugas di sini dari letnan. Di sini selalu ada preman dan prostitusi. Saya jujur, ada juga polisi dan tentara. Tapi itu dulu, ya‎," ujarnya.

Tito juga menuturkan, jika penertiban Kalijodo hanya dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dikhawatirkan tak terlaksana. Sebab, Satpol PP bisa ketakutan lantaran tempat itu dilindungi aparat.‎ "Jadi kepentingannya politis. Polisi dan TNI adalah menegakkan hukum, terutama Pangdam juga mengirimkan POM untuk menindak TNI yang diduga terlibat. Tapi itu dulu‎," ucapnya.

Juru bicara Polda, Komisaris Besar Mohammad Iqbal, mengatakan, dalam penggusuran bangunan di Kalijodo pada Senin, 29 Februari 2016, sedikitnya dikerahkan 5.000 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ‎"Mereka diterjunkan demi kelancaran proses pembongkaran di kawasan tersebut," ujarnya di Kalijodo, 29 Februari 2016.

Sedikitnya ada 15 ekskavator yang digunakan untuk membongkar kafe dan permukiman di kawasan Kalijodo. Bangunan-bangunan tersebut dirobohkan mulai pukul 07.30 WIB dengan pengawalan polisi.

Tidak ada perlawanan dari warga saat penggusuran berlangsung. Pembongkaran berjalan lancar tanpa ada hambatan.

ABDUL AZIS