TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Perera mengatakan fenomena pencalonan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan kepala daerah 2017 dinilai menarik. Menurut dia, Ahok mencoba mendekonstruksi sistem pencalonan yang ada di PDIP.

Andreas mempersilakan jika Ahok memilih maju melalui jalur independen. Namun dia mengaku tak terima jika Ahok mengatur partai. "Kalau lewat partai kami, ada tahapan penjaringan. Tapi kan Ahok malah memberikan deadline kepada partai," katanya dalam acara diskusi “Ancaman Baru Deparpolisasi” gi Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016.

Selain itu, Andreas mengkritik sikap Teman Ahok yang malah menyuruh partai mendukung Basuki, meski ia maju lewat jalur independen. Menurut dia, PDIP tidak bisa seperti itu karena ada mekanisme pencalonan yang baik.

"Di PDIP, kami coba bangun sistem. Kami bisa terima bila mendekonstruksi yang buruk jadi baik. Tapi, kalau pada sistem yang telah dibangun, ada resistansi," ujarnya.

Fenomena Ahok dianggap Andreas sebagai gejala sosial politik yang terjadi saat ini. Ada kecenderungan bahwa partai politik tidak penting, asalkan menjadi gubernur. Tapi, ia menegaskan, dalam negara demokrasi, keberadaan partai politik sangat penting. "PDIP tidak mau apa yang kami usahakan lewat proses yang baik, hanya karena satu orang mau jadi gubernur malah merusak semua," tuturnya.

Sebelumnya, Ahok mengaku masih membuka diri bagi partai yang akan mengusungnya dalam pilkada mendatang. Ia juga menunggu sikap PDIP memutuskan menyandingkan dia dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur.

“Kami tunggu sampai minggu depan. Karena kami mesti mengisi nama (cawagub)," ucap Ahok. Karena tak ada kepastian, Ahok pun memilih Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono sebagai calon wakilnya.

AHMAD FAIZ