Ratusan supir taksi berdemonstrasi di depan Balai Kota menuntut agar Pemprov membubarkan Uber dan Grab karena dianggap merebut sumber mata pencahariannya. TEMPo/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Reserse Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo mengatakan sejauh ini demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan sopir taksi, yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), berjalan aman. "Belum ada pengalihan lalu lintas," kata Hendro di Balai Kota, Senin, 14 Maret 2016.
Hendro mengatakan, untuk pengamanan, dikerahkan setidaknya 1.500 personel gabungan dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Mereka dibagi di beberapa titik, yaitu Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sebanyak 15 perwakilan sopir taksi akan menemui perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutannya. "Setelah dari sini (Balai Kota), mereka akan bergerak ke Istana," kata Hendro.
Hendro menyebutkan tidak ada rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi demonstrasi hari ini. Diperkirakan demonstrasi berakhir pada pukul 17.30 WIB. "Berdasarkan surat izin, jam 17.30 mereka sudah harus bubar," ucapnya.
Sekitar seribu sopir taksi, yang tergabung dalam PPAD, tersebut menuntut pemerintah menutup keberadaan angkutan ilegal berpelat hitam yang difasilitasi perusahaan jasa aplikasi.
Mereka menganggap kehadiran aplikasi tersebut tidak memiliki izin usaha dan telah merugikan sopir taksi resmi. PPAD akan bergerak ke beberapa titik pusat kota, yaitu Balai Kota DKI Jakarta, Istana negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
