Suasana di depan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi polemik keputusannya yang dianggap terburu-buru membeli Rumah Sakit Sumber Waras tanpa menunggu Hak Guna Bangunan (HGB) rumah sakit beres pada 2018. Ahok mengatakan semua perusahaan di Indonesia mulai dari sawit, tambang, dan lain sebagainya memiliki HGB dan Hak Guna Usaha.
"Kalau penerjemahan habis HGB adalah kita ambil balik aset, kaya kita, Pak," ujar dia menyindir DPRD DKI Jakarta, saat ditemui wartawan di Balai Kota pada Rabu, 13 April 2016.
Hal ini diungkapkan Ahok terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan ketika ia dipanggil KPK. Menurut Ahok, pemerintah daerah tidak dapat serta-merta mengambil alih rumah sakit meski HGB telah keluar.
Ahok menganggap lucu orang yang menudingnya terburu-buru mengambil keputusan untuk membeli RS Sumber Waras. Pertanyaan ini dilontarkan kemarin saat ia diperiksa KPK. "Ada lagi pertanyaan yang lucu banget, ‘Bapak tahu enggak HGB Sumber Waras akan berakhir 2018’?" kata Ahok.
Menurut dia, kalau caranya semudah itu, pemerintah daerah tak perlu repot-repot membeli aset perusahaan. Cukup menunggu HGB habis, setelah itu asetnya diambil alih pemerintah daerah. Hanya saja, pria berkacamata itu tak menjelaskan prosedur secara rinci pemindahan pengelolaan dari swasta ke pemerintah daerah.
Ahok hanya mengibaratkan, jika peralihan kepemilikan aset swasta ke pemerintah daerah semudah itu, semua daerah di Indonesia akan kaya. "Berarti semua kabupaten atau kota yang punya sawit tinggal tunggu saja nanti HGB HGU habis, dan langsung digarap," kata dia.
Hal ini diungkapkan Ahok terkait dengan pemeriksaannya di KPK kemarin. Saat itu penyidik KPK menanyakan hal ini kepada Ahok. Suami Veronica itu pun menjawab bahwa negara tak bisa mengambil aset perusahaan secara serta-merta.
