Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok. Memberikan pidato saat pelantikan pejabat PNS di Balai Kota. Jakarta, 18 Mei 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan akan mengawasi kinerja pegawai negeri sipil dengan menerapkan key performance indicator (KPI). Tujuannya, agar para PNS bisa mengukur sendiri kemampuannya dan atasan tidak bisa seenaknya memecat bawahannya.
"Saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi, kawan-kawan PNS ini aman. Jadi mereka bisa tahu persis, mereka (kalau) dicopot kenapa?" kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 15 April 2016.
Lewat KPI, semua kinerja pegawai akan diterjemahkan lewat angka. Setiap periode tertentu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima hasil laporan tersebut. Ahok menyebutkan program ini bisa berlaku seperti di perusahaan swasta yang mengukur karyawannya. "Saya mau kayak swasta. Mereka diajarin cara bikin target," kata Ahok.
Setiap pegawai yang tergabung dalam group pesan berbasis internet seperti whatsapp harus saling belajar. Menurut Ahok, setiap orang yang belum paham harus belajar, yang belum pandai harus mengajarkan. "Sederhana, kalau bodoh nurut, pinter ngajar. Udah gitu aja," kata Ahok.
Selain itu, Ahok juga melarang seluruh PNS untuk terjun ke dunia politik karena tak jarang ada pihak-pihak yang tidak menyukainya. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kinerjanya sebagai PNS. Dengan adanya KPI, kata Ahok, apapun sikap pegawai terhadap dia, seperti memaki atau memujinya tidak akan mempengaruhi penilaian KPI.
Jika nanti kinerja pegawai tidak sesuai dengan target KPI, maka Pemerintah Provinsi DKI tak segan-segan akan memecat mereka. Selain itu, bagi staf atau bawahan yang tidak melaporkan kesalahan atasannya, maka mereka juga akan diberi hukuman. "Berarti kamu di bawah juga ikut mendukung yang tidak benar," kata Ahok.
Selain KPI, Pemprov DKI juga membuat sistem e-budgeting. Tujuan dari e-budgetung adalah untuk menghindari transaksi tunai dan agar dapat mengecek aliran anggaran selama bertransaksi. Kalau saya tidak lagi jadi di Jakarta pada 2017, APBD-P akan saya perbaiki. Jadi waktu saya tinggalkan DKI, maka e-budgeting sudah sempurna," kata dia.
