Pekerja mengerjakan proyek reklamasi pantai dengan alat berat di kawasan Ancol, Jakarta Utara, 7 Januari 2016. Hingga kini reklamasi untuk membuat 17 pulau di pesisir utara Jakarta masih terus menuai pro dan kontra akibat dampak dari proyek tersebut yang berimbas pada lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar pesisir Jakarta. TEMPO/Iqbal Ichsan
TEMPO.CO,Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menuding penolakan nelayan terhadap rencana reklamasi di Teluk Jakarta tidak berimbang. Ia menilai penolakan nelayan banyak ditujukan kepada pengembang seperti PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu. "Kenapa (reklamasi) yang Jakpro enggak ribut? Ancol enggak ribut?" kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 19 April 2016.
Ahok mengatakan hampir semua wilayah utara Jakarta merupakan hasil reklamasi. Daerah tersebut antara lain Ancol, Pluit, Muara Angke, Muara Baru, Tanjung Priok, dan Kawasan Berikat Nusantara. Kawasan Angke yang kini didiami para nelayan, menurut Ahok, termasuk lahan reklamasi. Karena itu, Ahok mengaku heran melihat penolakan baru muncul saat ini.
"Anda menolak reklamasi, saya tanya dulu, tempat tinggal Anda di Angke, Muara Baru, itu hasil reklamasi. Anda jawab saya dulu, berarti Anda jangan tinggal di situ dulu. Kalian yang antireklamasi, tinggalkanlah Muara Angke, Muara Baru, Cilincing, Cakung, baru konsisten," ujar Ahok.
Ahok juga mencurigai aktivitas penolakan reklamasi belakangan ini lebih beraroma politik. Apalagi gelombang unjuk rasa menguat setelah KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD, Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Agung Podomoro dan Agung Sedayu.
