Yusril Minta TNI Tak Dikerahkan dalam Penggusuran
Kamis, 21 April 2016 20:14 WIB
Kuasa hukum warga Luar Batang, Yusril Ihza Mahendra mengunjungi Polda Metro Jaya, Jakarta, 21 April 2016. Tempo/Pradityo Adi
TEMPO.CO , Jakarta - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra keberatan dengan pengerahan pasukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penggusuran di Jakarta. Menurut Yusril, seharusnya TNI menolak permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengerahkan pasukan. "Walaupun itu permintaan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengamankan berbagai penggusuran di Jakarta, tapi semestinya TNI menolak untuk mengerahkan pasukan, karena memang tidak dibutuhkan kekuatan TNI," kata Yusril di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 21 April 2016 Yusril menekankan bahwa ia paham betul perundang-undangan mengenai pengarahan TNI. "Saya ingat betul, karena saya yang membuat undang undang." kata Yusril. Menurut Yusril, hanya Presiden yang bisa mengerahkan pasukan TNI. Polisi pun, kata Yusril, sangat jarang meminta bantuan kepada TNI"Tidak ada relevansinya menerjunkan pasukan katak dari TNI AL di Kalijodo," kata dia, memberi contoh. PRADITYO ADI W | NUNUY
Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group
9 hari lalu
Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group
Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?
Baca Selengkapnya
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
19 hari lalu
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca Selengkapnya
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
21 hari lalu
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca Selengkapnya
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
28 hari lalu
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca Selengkapnya
Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini
28 hari lalu
Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini
Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan MK untuk hadir di sidang sengketa Pilpres.
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli
29 hari lalu
Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli
Sidang sengketa mengenai Hasil Pilpres 2024 masih berlanjut. Yusril Ihza Mahendra yang memimpin Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan
30 hari lalu
MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan
Yusril mengatakan MK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres.
Baca Selengkapnya
Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres
30 hari lalu
Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres
Yusril mengatakan Kapolri adalah jabatan sehingga kehadirannya tak bisa melalui kuasa hukum pemohon dan hanya bisa dihadirkan oleh MK.
Baca Selengkapnya
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
30 hari lalu
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca Selengkapnya
Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN
31 hari lalu
Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN
Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin, 1 April lalu.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
12 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
20 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
2 hari lalu