Ahok Gusur Warga Luar Batang, Yusril: Belanda Aja Tak Berani  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 25 April 2016 23:22 WIB

Bakal cagub DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra bertemu Pimpinan Majelis Taklim Al Habsyi di Masjid Arriyadh Kwitang, Jakarta Pusat, 17 April 2016. TEMPO/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ia mendapatkan panggung meski sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengeluarkan pernyataan untuk meminta masyarakat agar tak memberikan "panggung" kepadanya.

"Semakin Pak Ahok ngomong macem-macem, makin ada panggung buat ana (saya)," kata Yusril dalam acara Majelis Tabligh Akbar, di Yayasan Al-Riyadh, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 25 April 2016.

Secara tak langsung Ahok membuatkan panggung buat dirinya. Sebab, kata Yusril, setelah Ahok mencetuskan pernyataan terkait rencana gugatan Yusril terhadap Ahok soal penggusuran warga Luar Batang, Yusril mengaku masyarakat sendiri yang menyediakan panggung.

Lantas, Yusril pun kembali mengomentari penggusuran-penggusuran yang dilakukan Ahok, seperi di Luara Batang, Jakarta Utara. "Beliau gusurin orang, tidak jelas pindah ke mana, ganti ruginya berapa," kata bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini.

Yusril menjelaskan, seharusnya Pemerintah DKI memberikan uang kerohiman kepada korban penggusuran. Ia mengandaikan sebagai pemilik tanah di satu kampung, ada tukang rokok pakai gerobak dan ibu-ibu penjual soto yang menumpang di atas lahannya.

Kemudian, suatu hari ia mau menggunakan lahannya dan meminta pedagang itu untuk bersiap-siap selama enam bulan. "Saya wajib berikan uang kerohiman, meski sekedar ongkos. Padahal itu tanah saya. Tidak boleh orang diusir begitu saja," ujar yusril.

Apalagi, kata Yusril, tanah itu sudah ditempati sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut Yusril, orang betawi menempati lahan dari nenek moyangnya, dan orang kampung juga tidak mengurusi surat-surat. Tapi, Yusril berujar, hak-hak orang kampung harus dilindungi.

"Belanda saja tidak berani gusur, Pemprov DKI masak mau main gusur?" ujar Yusril, menegaskan. "Masa lebih kejam dari Belanda. Ini pemerintah sendiri, sudah merdeka."

FRISKI RIANA

Berita terkait

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

8 hari lalu

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

17 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

19 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

26 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

27 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan MK untuk hadir di sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

28 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

Sidang sengketa mengenai Hasil Pilpres 2024 masih berlanjut. Yusril Ihza Mahendra yang memimpin Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

28 hari lalu

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

Yusril mengatakan MK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

28 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

Yusril mengatakan Kapolri adalah jabatan sehingga kehadirannya tak bisa melalui kuasa hukum pemohon dan hanya bisa dihadirkan oleh MK.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

29 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN

29 hari lalu

Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN

Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin, 1 April lalu.

Baca Selengkapnya