Lokalisasi Dadap Digusur, 400 Kamar Disewa untuk Nelayan  

Reporter

Kamis, 28 April 2016 09:14 WIB

Nelayan memperbaiki perahu mereka di Pantai Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, 25 April 2016. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang menyewa 400 unit kamar kontrakan untuk tempat relokasi sementara nelayan Dadap yang terdampak dalam penutupan dan penertiban lokalisasi Dadap, Kosambi. Menyewa kamar dilakukan setelah dua tempat relokasi sementara yang disiapkan pemerintah ditolak warga perkampungan nelayan Dadap. "Kami sewakan tempat baru yang lebih layak," kata Camat Kosambi Murhadi kepada Tempo, Kamis, 28 April 2016.

Murhadi mengatakan 400 unit kontrakan itu disewa Pemerintah Kabupaten Tangerang senilai Rp 600 juta selama setahun. Lokasi kontrakan berada di tiga titik di Kampung Dadap Jati, atau sekitar satu kilometer dari Kampung Ceng In, Dadap, perkampungan nelayan yang tergusur. "Kontrakan berada dalam kawasan milik warga setempat, kami pastikan tempatnya sangat layak," kata Murhadi.

Tempo mengunjungi lokasi petak kontrakan yang berada di tengah permukiman padat itu. Untuk bisa masuk ke lokasi, harus melalui jalan sempit yang becek dan rusak dengan sisi kanan-kiri jalan dipenuhi jemuran warga.

Sebanyak 400 unit kontrakan itu milik tiga warga setempat yang selama ini sebagai pebisnis kontrakan. Kamar kontrakan berukuran 3 x 7 meter yang terdiri atas tiga ruangan, dapur dan kamar mandi, kamar, dan ruang tamu, tersebut selama ini banyak disewa pendatang yang bekerja di kawasan Dadap.

Selain berlantai keramik, ratusan kontrakan yang berderet dan saling berhadapan ini juga memiliki fasilitas air bersih yang layak. "Airnya bagus dan jernih," kata Agus Wiliong, pemilik kontrakan.

Menurut Agus, harga sewa kontrakan Rp 500-750 ribu per bulan. "Tergantung luas kamarnya," katanya. Agus mengatakan kontrakan yang saat ini penuh dengan penyewa siap dikosongkan hingga 2 Mei mendatang dan diperuntukkan khusus untuk nelayan Dadap.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan tempat relokasi sementara di Rusunawa Rawa Bokor dan rumah toko di sekitar Dadap. Warga Dadap tinggal di tempat penampungan sementara tersebut sampai rusunawa empat tower yang dibangun di Dadap rampung. Namun, warga Dadap menolak dengan alasan jauh dari laut dan tidak layak.

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penutupan dan penertiban lokalisasi Dadap dan kampung nelayan Dadap pada 23 Mei mendatang. Sebanyak 387 keluarga dan 418 bangunan akan tergusur.

JONIANSYAH HARDJONO

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

19 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

28 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

30 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

39 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

41 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

43 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

43 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

43 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

43 hari lalu

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.

Baca Selengkapnya