TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke luar negeri tak efektif. Soalnya, kebanyakan destinasinya merupakan daerah-daerah wisata.

"Sering kali daerah studi banding itu daerah wisata, mau ke Eropa, Jepang, Amerika. Menurut saya, itu tidak punya legitimasi akademik," kata peneliti ICW, Donal Fariz, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 29 April 2016.

Donal mengeluhkan tak jelasnya indikator kunjungan kerja. Ia menilai tidak pernah ada mekanisme kontrol untuk melihat efektivitas hasil kunjungan kerja. Seharusnya, menurut dia, daripada kunjungan ke luar negeri, sebagai lembaga yang bekerja untuk rakyat, DPRD memperbaiki akses keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Apalagi, kata dia, sebagai pengawas eksekutif, sudah seharusnya DPRD memberikan contoh kepada instansi lain, bukan malah membuang-buang uang negara. Dengan hasil yang tak jelas, kunjungan kerja ke luar negeri akhirnya hanya menjadi bentuk pemborosan.

Donal mengaku lebih mengapresiasi jika DPRD memperbaiki pola komunikasi dengan warga Jakarta. "Misalnya, memperbaiki keterbukaan informasi, jadi kita bisa mengakses paper atau informasi dengan berbagai cara," ujarnya.

Sebanyak 13 anggota DPRD berkunjung ke luar negeri, yakni Tokyo, Beijing, dan Seoul, pada 25-29 April. Di sana mereka mempelajari pelbagai hal, misalnya tentang transportasi. Salah satu pemimpin yang ikut dalam rombongan itu adalah Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsudian Alimsyah juga menentang kunjungan itu. Menurut dia, kepergian ke luar negeri tidak pantas di tengah kondisi kepercayaan publik terhadap DPRD yang terus anjlok karena dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI