Anak dan para isteri nelayan melakukan aksi unjuk rasa di Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, 27 April 2016. Dalam aksinya mereka menolak untuk digusur terkait proyek reklamasi. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Karang Taruna Kampung Baru Dadap Waisul Kurnia mengatakan saat ini prostitusi di Kampung Baru Dadap sudah tidak beroperasi. Menurut dia, praktek prostitusi sudah berhenti sejak dua bulan lalu.
"Kami berunding untuk menutup lokalisasi itu," katanya di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Senin, 2 Mei 2016.
Waisul mengatakan penutupan lokalisasi dilakukan berdasarkan perundingan antara warga dan pihak-pihak yang terlibat di lokasi prostitusi. Ia mengklaim penutupan itu dilakukan tanpa bantuan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menutup dan menertibkan lokalisasi Dadap serta kampung nelayan Dadap pada 23 Mei 2016. Sebanyak 387 kepala keluarga dan 418 bangunan akan tergusur.
Menjelang keluarnya surat peringatan 1 relokasi pada 26 April 2016, warga sudah tiga kali bertemu dengan pemerintah daerah. Pertemuan pertama dilakukan pada 14 Maret 2016 bersama Bupati Tangerang untuk sosialisasi penertiban lokalisasi.
Pertemuan kedua digelar pada 19 April 2016 dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Pertemuan ketiga berlangsung pada 25 April 2016 dengan Satpol PP.
Menurut Waisul, pertemuan ketiga berlangsung cukup panas. Pihak Satpol PP, kata dia, mendesak untuk masuk menemui warga Kampung Baru Dadap. Namun Waisul bersama tokoh masyarakat lain mencegah agar tidak terjadi bentrok sehingga surat peringatan 1 hanya diberikan kepada perwakilan warga.
Ketua Perhimpunan Warga Dadap Saeful mengatakan ada intimidasi dari aparat terhadap rencana relokasi. Ia mengatakan informasi yang didapatnya adalah kepolisian akan menerjunkan 500 personel. Adapun TNI juga akan menurunkan 700 personel dan 3.000 personel dari Satpol PP untuk mengamankan relokasi.
