TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta bantuan kepada pihak TNI dan Polri untuk mengantisipasi ancaman mogok yang dikeluarkan Organda DKI. Pihak Polda Metro Jaya dan jajaran TNI yang ada di Jakarta juga sudah sepakat meminjamkan kendaraan militernya. Antisipasi kami lakukan apabila terjadi deadlock mengenai tarif angkutan antara Pemda dan Organda, ujar Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kepada wartawan usai rapat dengan Muspida DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta, Jumat (28/3). Sutiyoso berharap, dalam masalah tarif ini DPRD DKI bisa menjadi penengah. Sutiyoso sendiri mengatakan bahwa dirinya akan bersikap fleksibel terhadap keputusan nanti. Jika forum yang melibatkan dua pihak menyetujui naik 30 persen, saya juga akan menyesuaikan, katanya. Senada dengan gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Makbul Padmanegara mengatakan, pihaknya bersedia memberikan pinjaman kendaraan. Menurut Makbul, penyerahan kendaraan ini dimaksudkan untuk pelayanan masyarakat apabila ancaman mogok jadi dilakukan Organda. Pokoknya, pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu. Namun, kami berharap mogok itu tidak terjadi, katanya. Baik Sutiyoso maupun Makbul mengatakan, nantinya, jumlah kendaraan yang akan digunakan akan disesuaikan dengan situasi. Ya secukupnya, nanti akan kita mobilisir kendaraan-kendaraan dari pemda dan instansi pemerintah, ujar Sutiyoso. Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif angkutan belum bisa diputuskan karena pihak Organda meminta kenaikan sebesar 50 persen. Namun, kenaikan ini tidak disetujui Pemerintah DKI Jakarta yang menginginkan kenaikan 27 persen. Pembahasan mengenai kenaikan tarif masih terus dilakukan sampai saat ini antara DPRD, Pemerintah DKI Jakarta dan Organda. Dewi Retno-Tempo News Room