TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Populi Center, Nona Evita, mengatakan peluang Sjafrie Sjamsoeddin, bakal calon yang diusung Partai Gerindra untuk melaju dalam Pilkada DKI 2017, masih kecil. “Untuk saat ini kecil dibandingkan dengan calon lainnya,” ujar Evita saat dihubungi Tempo, Minggu, 22 Mei 2016.

Ketua Tim Penjaringan Gerindra, Syarif, sebelumnya mengatakan telah mengusung bekas Wakil Menteri Pertahanan itu. Menurut dia, Sjafrie layak menjadi kandidat karena memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan mampu mengambil kebijakan secara cermat serta tidak merugikan rakyat. Sjafrie disebut telah berkunjung ke berbagai komunitas dan pengajian untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Meski begitu, menurut Evita, langkah itu tak cukup lantaran elektabilitas Sjafrie masih amat rendah. Berdasarkan survei Populi dengan 400 responden di wilayah DKI, Evita mengatakan, “Hampir tidak ada masyarakat yang menjawab akan memilih Sjafrie,” ucapnya. Beda halnya dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menduduki posisi pertama dengan tingkat elektabilitas 50,8 persen.

Dalam survei yang dilakukan pada April 2016 itu, nama Sjafrie baru muncul di tingkat popularitas. Itu pun di urutan kesebelas dengan tingkat popularitas 21, 8 persen. Sedangkan di posisi pertama, ada Ahok memiliki tingkat popularitas 98,5 persen. Jika Ahok berhadapan head to head dengan Sjafrie, kata Evita, posisi Sjafrie masih jauh di bawah Ahok.

Ahok mendapatkan persentase 62,2 persen, sedangkan Sjafrie 8,8 persen. Sisanya, ragu-ragu 25 persen dan tak menjawab 4 persen. Meski kecil, ujar Evita, peluang masih ada. Salah satunya jika Sjafrie bisa menawarkan terobosan yang inovatif, khususnya dalam mengatasi masalah di DKI, seperti kemacetan, harga bahan pokok tinggi, dan angka pengangguran tinggi. “Karena masalah itu mendesak untuk diselesaikan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyangsikan popularitas Sjafrie. Meski dekat dengan Prabowo Subianto, Yunarto mempertanyakan elektabilitasnya. “Apakah kedekatan itu cukup bisa melawan Ahok?” ucap Yunarto.

Dia mengatakan saat ini yang dilihat masyarakat bukan lagi soal latar belakang ketokohan atau latar belakang di tertentu, tapi track record membuat perubahan di daerah. “Tidak semudah itu orang membawa latar belakang TNI,” katanya.

DEVY ERNIS