TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menganggap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Perlindungan Anak baru sebagai tahap awal. Langkah yang dia anggap paling penting ialah penerapan perpu di lapangan.
"Para hakim dan jaksa betul-betul melaksanakan perpu," kata Hidayat setelah menghadiri acara bertajuk "Sujud Syukur Pesantren Gontor" di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2016. Bila perlu, penegak hukum tak sungkan menjatuhkan hukuman mati dan dilaksanakan secepatnya.
Di level daerah, Wakil Ketua MPR ini menyatakan, pemerintah daerah dalam otonomi pemerintah daerah bisa ikut ambil bagian. Bahkan pemda punya peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Pemda bisa terlibat dalam mencegah peredaran minuman keras lewat peraturan daerah. Pasalnya, menurut Hidayat, kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, bisa dipicu oleh konsumsi minuman keras dan penyebaran konten pornografi. "Perpu belum menyentuh bagian inti. Semestinya menghukum juga penyebar pornografi dan minuman keras," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan siap membantu menyebarkan identitas pelaku bila sudah mendapat putusan dari pengadilan. Sedangkan yang menjadi wewenang Kementerian, ucap Rudiantara, dalam hal perlindungan anak ialah menutup akses Internet yang mengandung muatan negatif, seperti pornografi. "Sebelum perpu, sudah ada sekitar 760 ribu situs kami blokir," tuturnya.
Selain menutup, Kementerian Komunikasi berupaya membuka akses “Internet sehat” bagi anak-anak. Saat ini baru ada 153 ribu konten atau situs yang direkomendasikan untuk dikunjungi anak-anak. Pemerintah berharap nantinya konten Internet sehat bisa lebih banyak dibanding yang bermuatan negatif.
ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
2 hari lalu
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Baca SelengkapnyaBedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista
11 hari lalu
Peningkatan Alutsista sangat diperlukan seturut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Tegaskan Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina
31 hari lalu
Dukungan Indonesia kembali dinyatakan saat menerima rombongan imam Palestina.
Baca SelengkapnyaCaleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga
44 hari lalu
Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.
Baca SelengkapnyaUnggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah
52 hari lalu
PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.
Baca SelengkapnyaPKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta
52 hari lalu
Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia
52 hari lalu
Glenn menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia, bahkan Asia, yang berpartisipasi di TCR.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold
59 hari lalu
Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?
Baca SelengkapnyaBuntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi
4 Maret 2024
Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.
Baca Selengkapnya