Warga saat beraktifitas di pemukiman kumuh Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2015. Pemukiman yang berlokasi tepat di pinggir sepanjang jalur KRL menuju stasiun Tanah Abang dari arah Pal Merah ini merupakan lokasi berbahaya untuk dijadikan tempat tinggal. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga harus mengirimkan laporan tentang masalah di lingkungannya melalui aplikasi Qlue. Aplikasi itu digunakan untuk mempermudah sistem pengawasan dan pelaporan.
Ahok mengatakan mereka wajib mengirim tiga laporan setiap hari atau 90 laporan dalam sebulan. Namun, ada ketua RW yang menolak memakai aplikasi ini, seperti Ketua RW 12 Kebon Melati Agus Iskandar.
Ahok, sapaan Basuki, mengatakan kalau pengaduan tidak dilaporkan ke Qlue, maka tidak bisa tercatat di sistem komputer. Menurut dia, pemakaian Qlue juga lebih mudah dibanding berinteraksi lewat pesan pendek.
"Kalau kamu SMS saya, saya bisa balas tapi bisa berhari-hari atau berjam-jam," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 30 Mei 2016. Jika dia mendapat keluhan lewat pesan pendek, dia akan meneruskannya kepada dinas terkait. "Kalau saya lupa menagih dan orang yang saya forward juga lupa. Ya selesai."
Ahok menjelaskan, laporan yang masuk ke Qlue akan bertanda merah. "Langsung kasih notifikasi ke lurah dan SKPD setempat," kata dia. Jika tak ditangani, maka pesan itu akan terus berwarna merah. "Begitu kamu kerjakan jadi kuning, selesai jadi hijau," ujarnya lagi.
Setiap kegiatan dan laporan di Qlue tercatat dan masuk juga ke telepon seluler Ahok. Setiap hari dia bisa mengetahui lurah yang cepat merespon.
Ahok pun kembali bertanya kepada Ketua RT/RW yang menolak memakai Qlue. "Katanya jadi RT/RW mau bantu masyarakat? Kalau bantu masyarakat ya harus ada sistem dong," kata dia. "Kalau kamu catat pakai tangan, lebih susah gak daripada pencet HP?"
Ahok mengatakan laporan yang harus dilaporkan Ketua RT/RE ada 13 item. Di antaranya, lapak liar, parkir liar, got, dan sampah. Dia membayangkan betapa rumitnya jika harus membagikan lembaran kertas kepada RT/RW. "Kamu sanggup baca nggak? Makanya perlu ada sistem."
Ia mengatakan Ketua RT/RW juga diberikan pulsa senilai Rp 75 ribu. Namun, pemerintah DKI Jakarta tak memfasilitasi mereka perangkat seluler. Menurut Ahok, harga telepon pintar sekarang ada yang murah, yakni Rp 400-750 ribu. Hampir semua orang, kata dia, punya handphone. "Siapa sih yang gak punya HP di DKI? Saya tanya," ujarnya.
